SUMEDANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang menaruh perhatian besar pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Melalui Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), Bawaslu berupaya membentuk masyarakat yang tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga aktif mengawasi setiap proses pemilu dan pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga, mengatakan pendidikan pengawasan partisipatif merupakan program yang secara rutin dilaksanakan sebagai bagian dari tugas Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, tanggung jawab Bawaslu tidak berhenti pada penyelenggaraan pengawasan pemilu, tetapi juga mencakup peningkatan pemahaman politik masyarakat agar mampu berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kami melihat literasi politik masyarakat, khususnya di tingkat kabupaten, masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu kami mengajak berbagai pihak, termasuk mahasiswa, untuk ikut memberikan edukasi dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami masyarakat,” ujar Ade saat kegiatan P2P di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumedang, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, mahasiswa dipilih sebagai mitra karena dinilai mampu menjadi penghubung antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi maupun pengawasan langsung di lapangan.
Ade berharap, kesadaran masyarakat terhadap demokrasi tidak hanya muncul saat menggunakan hak pilih, tetapi juga tumbuh dalam bentuk kepedulian mengawasi berbagai potensi pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar.
“Setiap warga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga jalannya demokrasi. Pengawasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat agar pemilu berlangsung jujur dan adil,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyambut baik upaya Bawaslu dalam memperkuat pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Ia menilai peningkatan literasi politik menjadi bekal penting menghadapi agenda pemilu pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Fajar, kualitas demokrasi akan semakin baik apabila masyarakat memahami proses pemilihan sekaligus memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Pendidikan seperti ini perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan dan memahami pentingnya menjaga demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, keberadaan Bawaslu memiliki posisi strategis dalam mengantisipasi berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
