Sengketa Lahan Blok Satim Diduga Banyak Kebohongan, Kuasa Hukum Ahli Waris Ancam Lapor Presiden

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Kuasa Hukum dari Ahli Waris R. Kasan Djajadiningrat yang mengaku sebagai pemilik sah lahan yang tengah menjadi sengketa seluas 54 hektar, terletak di blok Satim, Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.

Menegaskan dalam waktu dekat akan mengadukan permasalahan terkait dugaan penyerobotan tanah oleh sejumlah pihak demi kepentingan Proyek Strategis Nasional yaitu Tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang dan Dawuan).

Hal itu diutarakan Satria Prayoga, S.H.M.H. selaku kuasa hukum bahwa, pihaknya telah berada di Jakarta untuk mengadukan masalah sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Sumedang sekaligus akan melaporkannya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kami juga sudah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta putusannya secara langsung dan meminta untuk dapat diakses pada web,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Yoga menyebutkan banyak oknum yang diduga melakukan pemufakatan jahat pada sesi 5 dan 6 di proyek nasional Tol Cisumdawu.

“Ini semakin jelas terungkap. Mereka yang selalu berpura-pura mengatasnamakan aturan dalam setiap memproses segala sesuatu atau dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

Padahal, sambung Yoga, yang tengah terjadi saat ini adalah upaya dari para oknum yang terlibat dalam menghambat upayanya mengembalikan hak ahli waris.

“Selalu menggunakan alasan aturan hukum, yang pada kenyataannya alasan aturan hukum tersebut digunakan untuk mengelabui seluruh masyarkat dalam aksi mereka mengangkangi aturan hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Salah satu contohnya yang terjadi kepada legal standing yang sudah pernah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan alas hak Verponding, Leter C, sampai dengan Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk menerbitkan Sertifikat Ahli Waris R Kasan Djajadiningrat.

“Sampai dengan adanya eksekusi dan perintah Presiden RI melalui Kemensesnegnya, masih tetap saja tidak diterbitkan,” sebut Yoga.

Adapun yang kerap dijadikan alasan terhambatnya penerbitan sertifikat adalah dikarenakan tanah tersebut merupakan milik perhutani.

Bahkan, pihak Perhutani juga telah memasang plang di atas tanah sengketa tersebut dengan bertuliskan sebanyak 5 poin yang menyebutkan jika tanah tersebut merupakan miliknya.

“Jadi, penjelasan terhadap poin-poin yang tertulis di Plang Perhutani yang di Pasang di tanah kami, bisa dibuka alamat link:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=batb. Bahwa terhadap berita acara tata batas (BATB) tanggal 13 Juni 1927, itu tidak pernah ada,” terangnya.

Kedua, kata Yoga lagi, terkait poin Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/KPTS-II/2003 tanggal 4 Juli 2003, yang malah menunjukan KPH Ciamis. Hal itu dapat dilihat pada link:
https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/janten/kph-ciamis/.

“Disana menunjukan Peta Zona Bahaya Tsunami KPH Ciamis, Pantai Pangandaran. Jadi sangat jelas lah bohongnya perhutani ini. Sampai aturan untuk wilayah lain saja di tulis di Plang yang ditancapkan pada tanah kita,” ungkapnya.

Untuk yang ketiga, Keputusan Menteri Kehutanan No. 5352/MENHUT-VII/KHU/2014 tanggal 11 Agustus 2014, jika dibuka pada google dengan kata kunci PetaTAP_jawa maka akan mendapatkan downloadan sebuah peta tentang Perkembangan Penetapan Kawasan Kehutanan Pulau Jawa dan Bali.

“Kemudian kita zoom peta tersebut, yang selanjutnya kita cari pada tabel SK menteri No 5352 11/8/2014 maka yang dijelaskan adalah nama kawasan hutan kelompok hutan Tomo. Kami siap diajak turun ke lapangan untuk mengukur dan tembak foto satelit,” katanya.

Sementara itu untuk poin ke empat tentang Kep.MA NO.212/PK/Pdt/2007 tanggal 8-10-2007, Yoga menyarankan untuk membuka dan mendownload pada link: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/.

Pada link tersebut tersedia file putusan No 212/PK/Pdt/2007 yang dapat di download. Sehingga akan bisa dibaca seluruh isi pertimbangan Hakim PK dalam memutuskan perkara tersebut antara Penggugat Maulana Pangkuningrat alias Mukibat dengan Tergugat I Negara Republik Indonesia dan Tergugat II PT Perhutani. Yang pada isinya Menolak seluruh Eksespsi Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

“Jadi kesimpulan Putusan PK Nomor 212 tersebut maksudnya adalah bahwa ke semua pihak baik itu Penggugat Mukibat, Tergugat l Negara RI, Tergugat II PT Perhutani tidak memiliki hak apa-apa terhadap tanah R Kasan Djajadiningrat. Bahkan sebaliknya, di dalam pertimbangan majelis hakim dari tingkat Pertama hingga tingkat PK menunjukan bahwa ada hak dari Ahli Waris R Kasan Djajadiningrat,” bebernya.

Dan untuk poin ke lima terkait Surat BPKH No. S.513/BPKH.XI/2017 tanggal 27-12-2018, merupakan kajian yang seolah-olah berupa kajian hukum yang diduga salah.

“Kajian terhadap pemetaan terhadap status tanah R Kasan Djajadingrat dibuat seolah-olah pernah ada yang melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, dengan mengatas namakan mewakili ahli waris R Kasan Djajadingrat sebagai Penggugat. Dibuat seolah Menggugat Perhutani, melalui gugatan PMH.

Yoga menambahkan, untuk dapat melihat kedudukan para pihak tersebut, bisa dengan membuka link http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara. Kemudian ketik nomor perkara : 337/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst.

“Maka bisa di lihat bahwa disana isi putusannya adalah NO/tidak dapat di terima. Artinya belum membahas pokok perkara, belum bisa di katakan siapa pemilik hak atas tanah tersebut. Tetapi yang terjadi pada kenyataannya dalam kajian terhadap BPKH tersebut dikatakan bahwa hasil putusan nomor 337/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, dikatakan Ditolak. Didalam hukum perbedaan Gugatan Tidak dapat di terima/NO dengan Gugatan Ditolak sangat jauh berbeda. Jadi jangan sembarangan menyebutkan, mereka sengaja menginformasikan kebohongan ini,” tuturnya.

Terlebih, yang sebenar-benarnya terjadi, Yoga memastikan bahwa seluruh ahli waris R Kasan Djajadiningrat merasa tidak pernah memberi kuasa khusus untuk menggugat PT Perhutani dengan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada orang bernama Sugih Hartono yang dikatakan dalam laman link di atas disebutkan mewakili ahli waris R Kasan Djajadiningrat.

“Ini yang lebih parahnya lagi, bahwa kedudukan Obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, tetapi mengapa dia menggugatnya di Pengadilan Jakarta Pusat, seharusnya kompetensinya Pengadilan Negeri Sumedang lah tempat mengajukan gugatan. Jadi kami pikir memang ada unsur kesengajaan agar gugatan sengaja untuk tidak dapat di terima,” katanya.

“Dari hal-hal formil seperti itu sengaja di salah-salahkan. Mulai pihak-pihaknya, legal stending dan sebagainya. Jadi wajar di putus tidak dapat di terima. Tetapi bukan di Tolak seperti yang di katakan di kajian tersebut, yang seolah-olah perhutani memiliki hak terhadap tanah kami atau BPKH,” tandasnya.

  • Bagikan