Dangdutan Pesta Khitanan di Sumedang Dihentikan Satpol PP

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Dianggap melanggar Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di wilayah Kabupaten Sumedang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, menghentikan acara dangdutan pada pesta khitanan yang diselenggarakan warga Lingkungan Anjung RT 03/10, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Selasa (22/6/2021).

Selain dihentikan, pihak penyelanggara pesta khitanan tersebut juga, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 250.000.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kab. Sumedang, Yan Mahal Rizzal, SH, MH, mengatakan,
penghentian aktivitas hiburan pada pesta khitanan ini, bukan untuk pertama kalinya.

Dimana sehari sebelumnya, penyelenggara hajatan khitanan itu juga pernah diberikan sanksi yang sama. Karena nekat menyelenggarakan hiburan kuda renggong di masa PPKM Berbasis Mikro.

“Jadi pemilik hajat khitanan ini, menyelenggarakan acara hiburannya selama dua hari. Di hari pertama hiburan kuda renggong, dan di hari kedua hiburan dangdutan. Sebenarnya saat hiburan kuda renggong kemarin juga sebenarnya sudah kami berikan sanksi, serta penghentian aktivitas acara kuda renggongnya, karena menimbulkan kerumunan,” ujar Rizzal.

Meski telah diberikan sanksi pada pesta hari pertama, sambung Rizzal, rupanya pihak penyelenggara hajatan tidak kapok, dan masih tetap menyelenggarakan hiburan dangdutan dihari kedua pestanya yang juga sama-sama menimbulkan kerumunan warga.

Untuk itu, pada hari ini juga pihaknya, terpaksa harus kembali memberikan tindakan tegas, dengan cara membubarkan aktivitas hiburan dangdutan, sekaligus memberikannya sanksi administrasi.

“Langkah ini terpaksa kami lakukan, karena pihak penyelanggara kegiatan tidak mematuhi protokol kesehatan, serta tidak memiliki rekomendasi penyelenggaraan aktivitas sosial dan budaya pada masa PPKM Berbasis Mikro, dari pihak Satgas Penanganan Covid-19,” kata Rizzal yang juga sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan (Gakkumlin) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang.

Rizzal menuturkan, sebagimana diatur dalam Perbup Nomor 61 Tahun 202, maka Tim Gakkumlin harus menghentikan aktivitas masyarakat yang telah menimbulkan kerumunan massa tersebut, serta memberikan sanksi kepada pihak penyelenggara karena telah berani menyelenggarakan hiburan yang melanggar tertib protokol kesehatan.

Untuk sementara ini, kata Rizzal, pihaknya tidak akan mentolelir setiap aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan. Seperti aktivitas hiburan, aktivitas olahraga dan aktivitas sosial lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa yang tak terkendali, terpaksa akan dihentikan, sebagai ikhtiar dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Kalau sebatas akad nikah dan hajatan biasa tanpa menyelenggarakan hiburan, tentunya masih diperbolehkan. Dengan catatan jumlah tamu undangnya dibatasi yaitu maksimal 25 persen dari kapasitas tempat hajatan tersebut. Karena yang dilarang itu, hanya hiburannya saja yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” kata Rizzal menegaskan.

Rizzal berpesan, bagi masyarakat Sumedang yang akan menyelenggarakan kegiatan hajatan pada saat ini, supaya tidak mengadakan hiburan terlebih dahulu, karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Dalam pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro, kami mengimbau agar masyarakat yang mengadakan hajatan agar tidak mengadakan hiburan. Karena jika masih nekat menyelenggarakan hiburan maka akan diberi tindakan yang tegas,” tegas Rizzal.

  • Bagikan