Badan Musyawarah Umumkan 24 Rencana Kerja DPRD Sumedang Tahun 2022

  • Bagikan
Rapat Paripurna DPRD

INISUMEDANG.COM – BADAN Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang mengumumkan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022. Pengumuman Renja itu disampaikan oleh Anggota Banmus Herman Habibullah, S.Sos.I pada Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (21/7/2021), yang digelar secara virtual melalui jaringan video konferensi.

Herman menyampaikan, Penyusunan Renja DPRD Tahun 2022 disusun menurut Tahun Anggaran 2021. Adapun susunan dan waktunya, adalah sebagai berikut.

  1. Pembahasan Raperda/Produk Hukum, waktu menyesuaikan;
  2. Penyelenggaraan Reses Akhir Masa Persidangan;
  3. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah, Maret-April;
  4. Pembahasan Raperda LPP APBD, Juni;
  5. Evaluasi APBD Semesteran;
  6. Penyusunan Rencana Kerja; DPRD, Mei;
  7. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Juni;
  8. Pembahasan Raperda APBD 2023, Oktober-November;
  9. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022, Juli-Agustus
  10. Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022, Agustus-September;
  11. Pembahasan Evaluasi Kinerja, menyesuaikan;
  12. Pembahasan Evaluasi Peraturan Daerah, Januari;
  13. Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, April;
  14. Musrenbang, Februari;
  15. Fungsi Pengawasan DPRD, Januari-Desember;
  16. Saba Desa, Januari-Desember
  17. Safari Jumat, Januari-Desember
  18. Safari Ramadhan
  19. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, menyesuaikan;
  20. Publik Hearing/Audiensi, menyesuaikan.
  21. Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD, menyesuaikan;
  22. Rapat Kerja, Januari-Desember;
  23. Rapat Paripurna, Januari-Desember;
  24. Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, dan Kegiatan Sejenis, menyesuaikan.

“Demikian laporan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 Kami sampaikan, dan untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan renja ini, akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD Sumedang untuk bersama-sama memahami sebagai tugas yang kita emban dan merupakan amanat masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkap Herman.

  • Bagikan