SUMEDANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan penguatan kelembagaan dengan tema “Membangun Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Literasi Demokrasi, dan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda.” yang gelar di Aula Rapat Bawaslu Sumedang, Senin, 29 Juni 2026.
Dengan menghadirkan dua orang narasumber dari akademisi, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran pengawas pemilu, untuk memperkuat strategi pengawasan sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Ketua Bawaslu Sumedang, Ade Andrianta Sinulingga mengatakan, dalam kegiatan ini, Bawaslu Sumedang menekankan pentingnya masa non-tahapan Pemilu sebagai ruang untuk memperkuat pondasi pengawasan partisipatif.
Menurutnya, masa tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk menyerap berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu.
“Di masa non tahapan ini adalah masa menanam. Ini menjadi ajang bagi kami untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun stakeholder terkait Pemilu,” ujarya saat dikonfirmasi wartawan.
Selain itu, kata Ade, Bawaslu Sumedang juga menyoroti tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang mengalami penurunan. Berdasarkan evaluasi bersama KPU dan sejumlah mitra, penurunan partisipasi tersebut mencapai hampir 10 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, kata Ade, adalah banyaknya peserta Pemilu yang membuat masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan. Kondisi itu menjadi bahan evaluasi agar ke depan masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan hak pilih.
“Pemilu dan Pilkada seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memberikan suaranya demi kemajuan Sumedang. Tidak hanya berkaitan dengan pemilihan legislatif, tetapi juga pemilihan eksekutif,” katanya.
Dari kegiatan ini, lanjutAde, Bawaslu Sumedang juga mendapat sejumlah masukan terkait penguatan kelembagaan. Salah satunya, Bawaslu dapat menjadi rumah bersama dalam membangun demokrasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Pengawasan Pemilu ke depan tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran struktural Bawaslu, mulai dari tingkat kabupaten hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), tetapi juga dapat melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara luas,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, tambah Ade, Bawaslu Sumedang berencana memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang melalui nota kesepahaman (MoU). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan literasi politik masyarakat.
“Sumedang merupakan salah satu pusat pendidikan di Jawa Barat. Jadi ke depannya, kita berencana untuk berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas April (Unsap), Universitas Winaya Mukti (Unwim), serta berbagai sekolah tinggi lainnya,” ucapnya.
Melalui sinergi tersebut, Bawaslu Sumedang berharap pengawasan partisipatif dapat semakin berkembang dan menjadi gerakan bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Sumedang.
