SUMEDANG – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai seremoni. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui hadirnya program pemerintah yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk dalam perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Golkar, Asep Kurnia, usai menghadiri upacara Kemerdekaan RI ke 81 tingkat kecamatan Cimanggung di lapangan Sepak Bola Cimanggung, Senin 17 Agustus 2026.
Menurut Asep, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan dengan memastikan warga yang berhak memperoleh perlindungan sosial tidak terlewat dari pendataan.
“Kalau hari ini masih ada koreksi dari masyarakat, misalnya terkait perlindungan sosial, untuk Cimanggung ini harus lebih dimaksimalkan mulai dari pemerintah kecamatan sampai tingkatan paling rendah,” ujar Asep.
Ia berharap Kabupaten Sumedang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan perlindungan sosial sehingga tidak ada warga yang seharusnya menjadi prioritas justru kehilangan hak memperoleh bantuan.
Menurut dia, persoalan pendataan menjadi salah satu hal penting. Warga yang belum masuk dalam data perlu segera diidentifikasi dan mendapatkan pendampingan agar dapat memperoleh hak sesuai ketentuan.
“Semangat dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, termasuk anggota dewan daerah pemilihan harus sama. Persoalan seperti ini harus dilihat individu per individu,” katanya.
Infrastruktur Masih Jadi Perhatian
Selain perlindungan sosial, Asep menilai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ia mengakui kondisi infrastruktur di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Karena itu, Fraksi Golkar di DPRD Sumedang, terutama anggota yang terlibat dalam Badan Anggaran, terus mendorong agar alokasi anggaran untuk infrastruktur diperbesar.
“Infrastruktur itu memang belum bisa memuaskan semuanya. Namun, jalan menjadi komitmen bersama kami. Kami terus menyuarakan agar porsinya diperbesar,” ujarnya.
Asep mengatakan kebijakan anggaran menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD akan terus mengawal agar anggaran pembangunan infrastruktur mendapat porsi yang memadai.
Pilkades Harus Tanpa Ekses
Dalam momentum kemerdekaan yang beririsan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar memahami tugas dan fungsi kepala desa.
Ia meminta para calon tidak hanya berfokus mencari dukungan masyarakat, tetapi juga membekali diri dengan pengetahuan mengenai pemerintahan desa.
“Kita sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026. Laksanakan perda itu dengan baik dan ikuti seluruh aturannya,” kata Asep.
Menurut dia, calon kepala desa perlu menyampaikan visi dan misi sekaligus memahami materi, tugas, serta fungsi yang akan diemban apabila terpilih.
Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi agar dapat memilih calon yang benar-benar memahami tanggung jawab sebagai kepala desa.
Asep berharap Pilkades yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026 dapat berjalan demokratis, tertib, dan tanpa ekses.
“Ketika terpilih nanti, kepala desa harus benar-benar bisa memperjuangkan masyarakat. Karena itu, Pilkades mendatang harus menjadi Pilkades yang benar-benar sukses tanpa ekses,” ujarnya.
