Sumedang Siapkan Perda Pencegahan Penyimpangan Seksual

Foto: Dokumentasi Humas DPRD Sumedang

SUMEDANG – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai membahas aturan khusus untuk mencegah dan menanggulangi perilaku penyimpangan seksual. Regulasi ini disiapkan sebagai salah satu upaya memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan keluarga.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Sumedang, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumedang Sidik Japar dan dihadiri Bupati Dony Ahmad Munir.

Kebutuhan terhadap aturan ini didasarkan pada pandangan bahwa persoalan perilaku seksual tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dapat bersinggungan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya regulasi yang menjadi pedoman dalam melakukan pencegahan dan penanganan.

Melalui Raperda tersebut, upaya pencegahan diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi maupun imbauan. Pemerintah daerah ingin memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengoordinasikan berbagai langkah bersama lembaga pendidikan, tokoh agama, keluarga, dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan yang nantinya ditetapkan bisa berjalan efektif dan menyentuh lingkungan sosial secara langsung.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun Sumedang. Menurutnya, manfaat kebijakan ini harus dirasakan masyarakat luas, terutama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan bermartabat.

Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya keluarga yang kuat serta lingkungan masyarakat yang sehat dan harmonis. Hal tersebut menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga nilai moral, sosial, budaya, dan agama.

DPRD dan Pemkab Sumedang selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Raperda tersebut hingga menghasilkan aturan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan di daerah.