SUMEDANG – Penanganan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sumedang tidak lagi hanya mengandalkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah mulai mengintensifkan pendekatan jemput bola, mulai dari mencari warga yang diduga terinfeksi, memeriksa orang-orang terdekat pasien, hingga mengantarkan obat langsung ke rumah.
Strategi tersebut dikembangkan untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni masih adanya penderita yang belum terdeteksi dan risiko pasien menghentikan pengobatan sebelum waktunya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan, program skrining TBC terintegrasi telah menyasar sekitar 65 ribu warga. Dari sasaran tersebut, 30 ribu orang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk 22 ribu orang yang telah diperiksa menggunakan rontgen.
Dari rangkaian pemeriksaan itu, ditemukan 5.110 orang yang terindikasi atau diduga menderita TBC. Sebanyak 640 orang sudah masuk dalam pengobatan, sedangkan 16 orang lainnya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Dony menyampaikan perkembangan tersebut saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiryagus dalam agenda pelaksanaan Tracking Tuberculosis (TBC) Terintegrasi dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekaligus peresmian Poli Paru di RSUD Cimalaka, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dony, keberhasilan penanganan TBC tidak bisa diukur hanya dari banyaknya kasus yang ditemukan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pasien memperoleh obat secara berkelanjutan dan menyelesaikan seluruh tahapan pengobatan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghadirkan program Ngarantang. Melalui layanan ini, pasien tidak perlu selalu datang ke fasilitas kesehatan untuk mengambil obat karena petugas akan mengantarkannya langsung ke rumah.
Dony menjelaskan, kemudahan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi pasien, termasuk persoalan antrean dan keterbatasan akses pelayanan.
Selain pelayanan pengobatan, Pemkab Sumedang juga memperluas pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan penderita. Pelacakan dilakukan melalui kunjungan rumah dengan melibatkan tenaga kesehatan, aparatur desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Pendekatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai pencegahan penularan, termasuk pentingnya menjaga kualitas lingkungan hunian. Pencahayaan dan sirkulasi udara rumah menjadi perhatian dalam upaya menciptakan tempat tinggal yang lebih sehat.
Pemkab Sumedang bahkan menghubungkan penanganan TBC dengan program perbaikan rumah tidak layak huni. Dari koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sumedang mendapatkan alokasi sekitar 2.056 unit rumah untuk program tersebut.
“Termasuk memperhatikan rumah masyarakat yang mengidap TBC,” ungkap Dony.
Penguatan pencegahan juga dilakukan dengan memperluas Desa Siaga TBC. Jangkauan program yang sebelumnya hanya mencakup 22 desa kini meningkat menjadi sekitar 175 desa. Adapun sosialisasi dan dukungan program telah menjangkau 63,2 persen desa.
Di tingkat nasional, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengingatkan bahwa penemuan penderita TBC masih harus dipercepat. Hingga Oktober 2026, Indonesia baru menemukan 666.985 kasus dari target 972.000 kasus atau sekitar 61 persen.
Padahal, estimasi kasus TBC di Indonesia pada tahun ini mencapai 1,08 juta kasus. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan untuk menemukan penderita yang belum terjangkau layanan kesehatan.
Paulus menekankan bahwa pemeriksaan harus menjangkau seluruh lingkungan yang berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. Pelacakan tidak boleh berhenti pada anggota keluarga, tetapi juga perlu menyasar tetangga dan rekan kerja pasien.
Dari kasus yang sudah ditemukan, sebanyak 599.425 pasien atau sekitar 90 persen telah memulai pengobatan. Pemerintah pusat terus mendorong agar penemuan kasus berjalan beriringan dengan peningkatan keberhasilan terapi.
Untuk memperluas jangkauan pemeriksaan, Kementerian Kesehatan mengintegrasikan skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis. Pemeriksaan juga didorong berlangsung langsung di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan pesantren.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat diharapkan mampu mempercepat penemuan penderita sekaligus menekan penularan TBC. Dengan demikian, penanganan penyakit ini tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi berlanjut hingga pasien benar-benar menuntaskan pengobatannya.
