Bukan Sekadar Pelatihan, 476 Peserta di Sumedang Disiapkan Masuk Industri dan Jadi Pengusaha

Foto: Istimewa

SUMEDANG – Peluang kerja dan kesempatan membangun usaha menjadi dua sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui program pelatihan vokasi 2026. Sebanyak 476 warga kini mendapat kesempatan meningkatkan keterampilan melalui 29 paket pelatihan yang disiapkan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Program Tailor Made Training (TMT) dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tersebut resmi dimulai setelah dibuka Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Gedung Negara, Senin (16/11/2026).

Berbeda dengan pelatihan yang hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan peserta, program kali ini juga diarahkan agar lulusannya memiliki peluang nyata untuk bekerja. Pemkab Sumedang bahkan telah membangun kerja sama dengan sejumlah pelaku industri untuk membuka akses penempatan tenaga kerja.

Dony mengatakan, materi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Karena itu, bidang yang dipilih diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan peluang pekerjaan maupun kebutuhan pasar.

Salah satu bentuk kerja sama dilakukan dengan perusahaan garmen untuk mendukung penyerapan tenaga kerja hasil pelatihan menjahit. Selain itu, asosiasi kafe dan restoran juga dilibatkan untuk membuka peluang bagi peserta yang mengambil keterampilan barista dan pengolahan kopi.

“Pasar sudah siap menyerap lulusan pelatihan ini,” ujar Dony.

Tak hanya mempersiapkan peserta menjadi pekerja, pemerintah juga memberikan perhatian kepada mereka yang ingin merintis usaha. Peserta pelatihan tata boga dan pembuatan kue akan didukung peralatan produksi, seperti mixer, oven, serta bahan baku. Sedangkan peserta bidang peternakan kambing dan domba disiapkan bantuan bibit ternak.

Dukungan tersebut dapat diperkuat dengan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) Bank Sumedang. Fasilitas pinjaman tersedia mulai Rp1 juta sampai Rp100 juta, dengan ketentuan pinjaman hingga Rp5 juta dapat diberikan tanpa agunan.

Menurut Dony, keterampilan yang diperoleh peserta harus bisa memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi mereka. Karena itu, pemerintah tidak ingin keberhasilan program hanya dihitung berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti pelatihan.

Pemkab akan melakukan pemantauan terhadap lulusan, baik yang berhasil masuk perusahaan maupun yang memilih mengembangkan usaha secara mandiri.

Dony menyebutkan, tingkat penyerapan lulusan pelatihan selama ini diinformasikan mencapai sekitar 60 persen. Pada 2026, ia memasang target BLK Sumedang mampu memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.000 orang.

“Yang akan kita lihat adalah berapa persen yang benar-benar ditempatkan kerja atau mandiri berwirausaha sebagai indikator keberhasilan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Fery Fardians menyampaikan, program TMT dan PBK merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah. Sasaran program tidak hanya pencari kerja baru, tetapi juga pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK dan membutuhkan keterampilan untuk kembali memasuki pasar kerja.

Dari 29 paket yang diselenggarakan, sebanyak 26 paket menggunakan anggaran APBN, termasuk tiga paket yang diperuntukkan bagi pekerja terdampak PHK. Sementara tiga paket lainnya dibiayai APBD dan menyasar orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Pelatihan yang berlangsung pada 16 November hingga 1 Desember 2026 itu dilaksanakan di sejumlah lokasi. Untuk program APBD, kegiatan ditempatkan di Kecamatan Ujungjaya, Desa Cijeler Kecamatan Situraja, serta Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta dengan materi pengelolaan ternak domba. Masing-masing lokasi diikuti 20 peserta.

Pada pembukaan program, 364 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Gedung Negara, sedangkan 112 lainnya bergabung melalui Zoom.

Untuk menjamin kualitas pembelajaran, peserta akan mendapatkan pendampingan dari instruktur UPTD BLK, akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), serta praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Peserta yang menuntaskan pelatihan juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi.

Program kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Disnakertrans Sumedang ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru di Kabupaten Sumedang.