Sistem Pelayanan Kesehatan di Sumedang Akan Kolaps, Jika Pemda Tak Segera Ambil Langkah Cepat

  • Bagikan
Tenaga Kesehatan

TANJUNGSARI – Lonjakan jumlah kasus covid 19 di Kabupaten Sumedang hingga kini sudah berada pada tahap yang sangat menghawatirkan. Jumlah kasus harian dalam 2 pekan terakhir melonjak sangat tajam hingga lebih dari 150 orang/hari, dengan jumlah keseluruhan yang terkonfirmasi positif sudah lebih dari 6 ribu orang, dan yg meninggal dunia lebih dari 150 orang.

Informasi yang dihimpun di lapangan, jumlah ini belum memberikan gambaran yang sebenarnya, karena jumlah yang sebenarnya bisa jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Apalagi jumlah test yang dilakukan Pemda Sumedang masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

Anggota DPRD Sumedang yang juga Praktisi Kesehatan, Drg. H. Rahmat Juliadi, MH.Kes mengatakan positifity rate, atau rata-rata yang positif dari sample yang diperiksa sampai saat ini mencapai 48% lebih. Artinya dari setiap 100 sample yang diperiksa ada sekitar 48 orang lebih yang positif. Dengan semakin massive nya pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemeriksaan atas permintaan sendiri (aps) maka lonjakan kasus covid 19 di kabupaten Sumedang akan terus menanjak, dimana puncak nya menurut para ahli epidemiologi bisa terjadi di akhir bulan Juli sampai Oktober ini.

“Kasus meninggalnya, seorang ASN/CPNS pegawai Disparbudpora yang terkorfirmasi positif covid19 yang sedang melakukan isolasi mandiri hari kemarin, merupakan ‘Tamparan Keras’ bagi Pemda Sumedang. Betapa tidak, almarhum adalah seorang CPNS yang sedang mengikuti Diklat, harus melakukan isolasi mandiri di tempat kostnya yang tidak jauh dari RSUD karena terkonfirmasi positif covid19. Almarhum merupakan pasien waiting list yang harus segera dilakukan perawatan di RSUD karena gejalanya sudah memberat setelah sebelum nya menghubungi PSC 119,” kata Rahmat.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Sumedang ini menambahkan dalam penanggulangan Covid 19 ini Pemda Sumedang selalu mempublikasikan keberadaan PSC 119, yang konon siap siaga 24 jam. Namun ternyata PSC 119 ini hanya mempunyai 2 unit ambulance dan Jumlah personil tenaga kesehatan yang bisa dihitung dengan jari. Dimana cakupan PSC 119 ini untuk seluruh Kabupaten Sumedang yang meliputi dari 26 kecamatan, 270 desa dan 7 kelurahan.

“Masyarakat yang mengubungi PSC 119 dalam sehari bisa ratusan orang, dari ujung barat sampai timur Sumedang, dan daftar antrian pasien yang harus segera dirawat di RSUD Sumedang melului PSC 119 sudah cukup banyak (bisa lebih dari 30 orang). Dimana kondisi pasien sudah mengalami gejala sedang, berat sampai sangat berat yang saat ini berada di tempat isolasi mandiri masing masing,” ujarnya.

Sedangkan jumlah Bed atau tempat tidur yang dimiliki Pemda hanya ada sekitar 700 bed (dari 3 RS yaitu RSUD, RS Pakuwon dan RS Harapan Keluarga). Saat tidak sedang pandemi saja jumlah tersebut sudah sangat kurang, karena idealnya Rumah Sakit di Sumedang memiliki satu tempat tidur untuk 1000 penduduk. Kalau saat ini jumlah penduduk Sumedang sekitar 1,2 juta jiwa, maka sedikitnya pada saat keadaan normal saja RS di sumedang idealnya memiliki sekitar 1200 tempat tidur. Apalagi saat pandemi seperti sekang ini, BOR atau Bed Occupancy Ratio yakni prosentasi tingkat pengunaan tempat tidur di RS saat ini mencapai 85% lebih. Padahal jumlah pasien non covid 19 pun sangat banyak yang membutuhkan perawatan di RS.

Selain itu, Pemda Sumedang pun menyediakan tempat yang disebut RTS (rumah titirah simpati) yang menggunakan gedung asrama haji di komplek Pusdai Sumedang. RTS pun sering di publikasi kan sebagai tempat isolasi dan perawatan sementara pasien covid 19 yang bergejala sedang, yang juga menunggu antrian di rawat di RS. Akan tetapi kondisi dilapangan juga sangat memprihatinkan dengan sangat minim nya SDM baik medis maunpun non medis juga sarana medis dan sarana-sarana lainnya. Sedangkan Tenaga Kesehatan dan alat-alat kesehatan yang ada di sarana kesehatan yang ada saat ini jelas tidak mungkin dimobilisasi ke RTS, karena di sarana kekehatan saat ini juga sangat kekurangan.

“Di sisi lain, tenaga kesehatan, baik medis paramedis maupun tenaga kesehatan yang lain sudah banyak sekali yang terpapar covid 19 (sudah ratusan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya), dari mulai yang bergejala ringan sampai berat. Sebagian besar mereka melakukan isolasi mandiri dan sebagian lainnya juga ada yang di rawat di RS, yang memyebabkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat terganggu,” katanya.

Kejadian bebarapa hari yg lalu IGD RSUD dan RS Pakuwon tutup (sementara), beberapa polklinik di RSUD tutup (sementara), dan ini berakibat fatal, dengan banyak pasien covid maupun non covid yang terlantar karena tidak bisa tertangani. Bahkan ada pasien yang mengalami kecelakaan lalulintas dengan luka terbuka dan darah yang terus mengalir, harus kembali dan mencari perawatan di tempat perawatan lainnya, sampai akhirnya mendapatkan pelayanan di Puskesmas Conggeang yang jaraknya cukup jauh dari RSUD. Sedangkan para tenaga kesehatan yang masih sehat pun, saat ini kondisinya sudah mulai kelelahan.

Pemerintah daerah akhirnya melibatkan Puskesmas Dengan Tempat Perawtan, untuk melakukan perawatan pasien-pasien covid19, padahal jelas jelas Puskesmas bukan komperetensinya untuk melakukan perawatan covid19, (karena sebetulnya fungsi puskesmas lebih ke arah promotof preventif dan hanya sedikit kuratif).

“Dengan segala keterbatasan yang ada di Puskesmas, baik ruangan yang tidak representatif, alat kesehatan yang sangat terbatas, dan SDM kesehatan yang minim.
Padahal disisi lain Puskesmas pun harus tetap harus melakukan pelayanan rutin, baik pasien pasien rawat jalan maun program-program rutin Puskesmas lainnya. Bahkan sekarang di tambah dengan target pelaksanaan vaksinasi covid 19, yang terus di genjot, melakukan testing dan tracing yang mempunyai riwayat kontak dengan yang positif covid, pemantauan pasien yg sedang melakukan isoman, serta edukasi masyarakat yang masih rendah pemahamannya tentang covid19,” katanya.

Akibatnya SDM Puskesmas pun semakin kelelahan dan mulai banyak yang terpapar dan kalau kondisi ini teeus dibiarkan, bisa terjadi banyak tenaga kesehatan yang terkapar. Belum lagi Puskesmas saat ini harus membantu melakukan pemulasaraan jenazah covid 19 yang tidak tertangani di RS karena kekurangan tenaga pemulasaran jenasah.

Sedangkan anggaran yang ada puskesmas sangat minim, karena Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak kunjung turun, sudah lebih dari 6 bulan. Padahal kebutuhan kebutuhan dilapangan dari mulai APD, bahan medis habis pakai, dan operasioanal yang lain nya sangat bergantung dari anggaran BOK tersebut.

  • Bagikan