Ratusan KJA Milik Warga di Waduk Jatigede, Kembali Ditertibkan Satpol PP Sumedang

  • Bagikan
Ratusan KJA Milik Warga di Waduk Jatigede

INISUMEDANG.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, kembali menertibkan 333 Keramba Jaring Apung (KJA) milik 35 pelaku budidaya ikan di perairan Waduk Jatigede, Rabu (13/10/2021).

Sekertaris Satpol PP Kabupaten Sumedang, Deni Hanafiah mengatakan, kegiatan penertiban ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian KJA di waduk Jatigede.

Kemudian, sambung Deni, penertiban juga sejalan dengan ketentuan Pasal 73 huruf b, PERDA Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sumedang. Tahun 2018-2038, yang berbunyi “Memanfaatkan ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan”.

“Berdasarkan itu, bagi pelanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang dapat dikenai Sanksi administratif,” kata Deni.

Adapun jumlah KJA yang ditertibkan pada hari ini, kata Deni, yaitu milik 35 pelaku budidaya ikan, dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 333 Kolam KJA.

“Untuk 12 KJA dibongkar oleh Personil Satpol PP Kabupaten Sumedang disaksikan dan disetujui oleh pemilik atau pengelola. Dan selanjutnya sebanyak 321 KJA akan di bongkar atas Kesadaran sendiri oleh pemiliknya,” ujar Deni.

Sementara itu, Kepala Bidang PPUD pada Satpol PP Kabupaten Sumedang, Yan Mahal Rizzal mengatakan, kegiatan dilakukan untuk mengedukasi, mendata dan mengawasi serta melakukan tindakan atas kegiatan KJA di Bendungan Jatigede.

Mengingat tujuan dari pembangunan Waduk Jatigede adalah menyediakan air baku dengan baku mutu yang layak untuk air minum dan untuk irigasi sawah. Maka aktifitas KJA jelas bertentangan dengan tujuan pembangunan Waduk Jatigede.

“Untuk itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung memohon bantuan Bapak Bupati untuk melakukan penertiban KJA di Waduk Jatigede, karena dari BBWS Cimanuk Cisanggarung tidak mengijinkan adanya KJA si Jatigede,” terang Rizzal.

Rizzal mengimbau, agar masyarakat dapat dipahami oleh semua Pihak atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Termasuk peran serta masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat melaporkan kepada intansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan.

  • Bagikan