Banner Iklan bjb

Proses Panjang Sidang Tipikor Perkara Jalan Keboncau-Kudangwangi Sumedang, Begini Kata Kuasa Hukum

Sidang Tipikor
Sidang Tipikor Perkara Jalan Keboncau-Kudangwangi di Pengadilan Tipikor Bandung.

INISUMEDANG.COM – Kurang lebih sudah sembilan bulan sejak Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 2 orang tersangka berinisial AD dan pihak ketiga HH dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, Kamis tanggal 31 Maret 2022 lalu.

Hingga kini, proses sidang tipikor untuk terdakwa AD dan HH masih terus berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung.

Kuasa Hukum terdakwa AD, F. Zabbar Ahmad SH mengatakan, untuk terdakwa AD sebagai PPK dalam persidangan tipikor tinggal menunggu tuntutan dari penuntut umum.

“Agendanya sudah masuk sidang tuntutan dan setelah itu masuk ke agenda pembelaan dari terdakwa, setelah itu ke tahap putusan hakim”. Ungkap Zabbar saat diwawancarai IniSumedang.Com Jumat 16 Desember 2022.

Terkait dengan empat tersangka lainnya, lanjut Zabbar, DR, HB, BR dan US sampai saat ini belum beracara dan itu kewenangannya masih di penyidik Kejaksaan dan belum masuk ke tahap dua. Artinya belum pindah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), masih di penyidikan.

Tersangka AD dan HH Tinggal Menunggu Tuntutan

“Yang empat tersangka yaitu DR, HB, BR dan US masih belum beracara, masih di penyidikan. Sementara, AD dan HH tinggal menunggu tuntutan, Pledoi, lalu jawaban Pledoi. Kalau Pledoinya minta dibebaskan, otomatis JPU tanggapan Pledoi tertulis. Makanya kita lihat dulu tuntutannya berapa tahun. Kalau misalkan tuntutannya jauh yang diharapkan, maka pihak kita meminta untuk dibebaskan,” ujarnya.

Bila meminta dibebaskan, sambung Zabbar, tentunya JPU akan menolak, dan itu dipastikan persidangan akan lebih lama. Tapi, mudah-mudahan tuntutan JPU akan baik untuk semuanya setidaknya meringankan.

“Kalau misalkan dinyatakan bebas saudara AD, maka akan kembali mendapatkan haknya. Tapi sebaliknya, putusan hakim menghukum terdakwa secara otomatis sebagai ASN-nya pun lepas, Kita terus berupaya, untuk yang terbaik bagi klien kami,” tandasnya.

Seperti diketahui, setelah menetapkan 2 tersangka AD dan HH. Pada Rabu 14 September 2022 Kejaksaan Sumedang kembali menangkap tiga pelaku berinisial HB (Kabid Binamarga), BR (Pokja), dan pihak ketiga US. Tidak sampai disitu, Kejaksaan kembali menangkap Kepala Dinas PUTR berinisial DR pada Senin 19 September 2022.

Pihak Kejaksaan Negeri Sumedang mengatakan perbuatan para tersangka disangka melanggar pasal. Yaitu, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 3 Jo. Selanjutnya Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.