PPK Lahan Beberkan Sejumlah Kendala dalam Percepatan Tol Cisumdawu

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan lahan Tol Cisumdawu Marten Andreas Panjaitan membeberkan sejumlah kendala dalam mengejar target pembebasan lahan untuk percepatan pembangunan Tol Cisumdawu yang ditargetkan harus tuntas pada Maret 2021 ini.

Kendala pertama, yaitu akibat adanya penambahan lahan (Penlok baru) seperti terjadi di Desa Sirnamulya, sehingga dengan terpaksa harus menunda pekerjaan karena ada pekerjaan lain yang dinilai lebih penting karena menyangkut keselamatan masyarakat.

Kendala Kedua, sambung Martin, yakni terkait kelengkapan berkas yang masih kurang lengkap, yang berdampak tidak bisa dilanjutkan ketahap pencairan.

“Ketika pembayaran, maka berkas itu harus sudah lengkap dan sesuai. Oleh sebab itu, panitia pengadaan tanah dengan desa harus lebih insten bersama melengkapi data yang ada di masyarakat supaya layak dibayar Elman,” kata Martin saat ditanya wartawan di Desa Sirnamulya beberapa waktu lalu.

Sementara kendala Ketiga, kaya Martin, yaitu masih adanya faktor penolakan dari masyarakat yang salahsatunya keberatan soal harga. Hal seperti itu, yang menjadi faktor penundaan terhadap pekerjaan hingga berakibat molor dari target yang sudah ditentukan.

“Harus ada solusi, salahsatunya dengan penitipan. Namun sebagian besar berkas itu sudah lengkap bahkan ada yang proses pengajuan tinggal pencairan,” ujarnya.

Adapun kendala lainnya dalam percepatan pembangunan Tol Cisumdawu itu, tambah Martin, akibat adanya bencana alam longsor yang sifatnya tidak dapat diprediksi. Namun apabila tidak diproteksi maka akan menghambat main-roud di fisik jalan tol .

“Sehingga bidang itu harus dimasukan dalam ROW supaya bisa dibebaskan dan segera di kontruksi pengaman tanah longsor untuk menghentikan pergerakannya,” ujarnya.

Martin menuturkan, percepatan pembebasan lima TKD (Tanah kas desa) di Sumedang Utara, saat ini dalam proses perbaikan berkas. Untuk TKD Mulyasari posisinya tinggal menunggu ijin gubernur. Sementara Jatihurip sudah diajukan ke Pemkab Sumedang untuk dikaji dan disetujui bupati.

Sedangkan TKD Sirnamulya, baru kemarin mendapat persetujuan dari warga, dimana sebelumnya terkendala, ada di persetujuan pemilik tanah pengganti, sebab jika tidak setuju dengan harga Apresial, maka harus mencari tanah pengganti yang lain.

“Setelah ada pengganti tanah yang lain, kemudian diukur dan diapresal kembali. Namun secara garis besarnya bahwa kelima TKD itu tinggal menunggu proses lain, dan diupayakan segera agar bisa diajukan,” tandasnya.

  • Bagikan