Pengunjung Membludak, Mal di Sumedang Diberi Sanksi Denda Akibat Langgar Protokol Kesehatan

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Dinilai melanggar Protokol Kesehatan (Prokes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan sanksi denda terhadap pengelola pengelola Pusat Perbelanjaan Griya Sumedang.

Pemberian sanksi denda ini, karena pengelola pusat perbelanjaan tidak ada upaya untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung di kegiatan usaha tersebut.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP yang juga sebagai Anggota TIM Gakumlim Satgas Covid-19 Sumedang, Yan Mahal Rizzal mengatakan, sanksi denda diberikan kepada Pengelola Griya Sumedang, karena sudah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021 yang sesuai dengan Pasal 12, yaitu tidak melaksanakan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.

“Iya, hari ini kami hanya memberikan sanksi denda saja kepada pengelola usaha. Namun, kami dapat kembali memberikan sanksi lanjutan kepada pelaku usaha, bahkan sampai penutupan dan pencabutan izin operasionalnya jika kembali kedapatan melanggar,” kata Rizzal saat dikonfirmasi disela kegiatan Patroli Penegakkan Hukum, Pendisiplinan, Pencegahan dan penyebaran Covid-19, Minggu (2/5/2021) siang.

Selain itu, sambung Rizzal, pihaknya juga dapat diberikan sanksi denda kepada perorangan atau pengunjung yang tidak menghiraukan tanda jaga jarak yang sudah dibuat oleh pengelola tempat usaha.

“Jadi, kalau di pusat perbelanjaan itu kan biasanya ada tanda jaga jarak berupa hurup X. Jika pengunjung menghiraukan tanda tersebut maka akan dikenakan sanksi denda. Begitu juga terhadap pengelolanya sendiri, kalau tidak ada upaya antisipasi membludaknya konsumen atau pengunjung di kegiatan usaha tersebut, maka akan dikenakan sanksi,” kata Rizzal menegaskan.

Rizzal menuturkan, pada hari ini juga, pihaknya melakukan patroli dengan sasaran pasar tumpah, seperti di TOL Bojong, Pasar tumpah di wilayah Citimun Kecamatan Cimalaka, Toko Ria Busana,Toko Ananda, Griya dan Asia Plaza.

“Sejumlah tempat tersebut, patut diduga menimbulkan kerumunan akibat pergerakan massa untuk berbelanja. Terlebih ditanggal muda setelah gajian seperti sekarang ini, dan juga bantuan sosial yang cair, sehingga adanya peningkatan kunjungan konsumen untuk berbelanja. Karena sesuai aturan seharusnya seharusnya ada pembatasan kapasitas dari bangunan tersebut maksimal 50%dari kapasitas gedung,” ujarnya.

Adapun dari hasil penindakan dan pemberian sanksi administratif dalam kegiatan patroli pada hari ini, tambah Rizzal, ditemukan sebanyak 14 pelanggar dengan denda disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 507.000.

“Setiap harinya, penegakan disiplin juga dilakukan oleh tim Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, POLRI, Dishub, Subdenpom, Kejaksaan, Pengadilan Negri Sumedang, dan Anggota Trantibum Kecamatan,” tandasnya.

  • Bagikan