Ketua GPHN RI: Fakta Persidangan Eks Pejabat Disdik Sumedang Tidak Ada Kesesuaian dengan sangkaan JPU

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN) RI Madun Haryati menyebutkan fakta-fakta dipersidangan yang menyeret eks pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Unep Hidayat, dalam proses hukum yang dalam perkara kucuran kredit fiktif sebesar Rp 8,7 milyar atas terpidana Mantan Kepala Cabang Bank Jabar Banten (BJB) Tangerang, Kunto Aji Cahyo dan Direktur PT Djaya Abadi Soraya (DAS), Dheerandra Alteza, tidak ada kesesuaian dengan sangkaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap terdakwa.

“Saya mengawal terus proses hukum dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Banten. Dan dari awal saya mengawal kasus ini, saya melihat fakta-fakta dipersidangan yang tidak ada kesesuaian dengan sangkaan JPU terhadap terdakwa Unep,” kata Madun, kepada sejumlah wartawan, Jumat 7 Januari 2022 kemarin.

Dari puluhan saksi yang dihadirkan JPU, sambung Madun, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Unep Hidayat, seperti apa yang dituduhkan JPU, yaitu terlibat dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif.

Fakta Lainnya, lanjut Madun, yaitu tidak ditemukannya ada aliran uang maupun keuntungan yang didapat oleh Unep Hidayat dalam perkara yang membelitnya.

“Atas beberapa fakta itu, saya merasa terpanggil untuk mengawal setiap persidangan perkara. Terlebih lagi setelah mendengar pledoi yang disampaikan terdakwa,” ucapnya.

Jika mendengar Pledoi dari terdakwa, kata Madun, Unep merasa terintimidasi saat mulai dari proses dimintai keterangan oleh jaksa penyidik di Kejati Banten, hingga adanya permintaan yang aneh-aneh. Seperti terdakwa yang dimintai untuk menyediakan perempuan dan yang lebih parah terdakwa menjadi “ATM”, sampai-sampai akhirnya memiliki hutang mencapai Rp 1 milyar.

“Mendengar itu, tentunya saya merasa terpanggil, karena ada warga yang telah terzolimi. Terlebih belakangan ini terungkap, kalau jaksa penyidik yang berulah tersebut, seperti apa yang disampaikan didalam pledoi terdakwa saat ini telah disingkirkan dari Kejati Banten. Adanya peristiwa itu, berarti pledoi yang disampaikan Unep Hidayat benar,” jelas Madun.

Melihat fakta-fakta persidangan itu, tambah Madun, ia berharap kepada hakim, untuk membuka mata hatinya, dan menunjukan kepada masyarakat kalau keadilan itu masih ada saat ini.

“Saya mohon agar warga Sumedang turut mendoakan agar Unep Hidayat dapat divonis bebas murni, dalam pembacaan putusan (vonis) yang akan dilaksanakan pada 18 Januari nanti,” kata Madun menegaskan.

  • Bagikan