Ketua Fraksi PKB DPR RI Apresiasi Raperda Ponpes

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Cucun Syamsurijal menilai kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) fasilitasi pondok pesantren (Ponpes) dapat menjadi pintu masuk pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pembangunan.

Karena menurutnya, selama ini lembaga Ponpes khususnya Ponpes salafi belum sepenuhnya mendapat perhatian.

H. Cucun Syamsurijal mengatakan, tujuan dibentuknnya Raperda itu agar pemerintah daerah bisa mengawal pembangunan Ponpes secara komprehensif. Dimana, tanpa dibuatnya payung hukum tersebut, pemerintah tak dapat memberikan sumbang saran dalam memajukkan Ponpes di Sumedang.

“Harapan dewan kalau mau bangun Ponpes bisa disamakan dengan bangun RKB (ruang kelas baru) di sekolah formal. Jangan cuma bantuan uang lagi yang sering jadi masalah. Apalagi tidak semua Ponpes kenal mesin ketik. Oleh karena itu kita inisiasi agar berikan kontrol,” kata H. Cucun Syamsurizal didampingi ketua DPC PKB Sumedang Didi Suhrowardi saat Halaqoh Ramadhan PC NU Kabupaten Sumedang di aula PC NU Sumedang Komplek Islamik , Ahad (9/5/2021).

Dikatakan H. Cucun Syamsurijal,sejarah Nahdlatul Ulama (NU) tidak lepas dari pendidikan dari pesantren-pesantren. Dimana pada abad 16 masehi masyarakat belum mengenal sekolah formal.

“Berdasarkan sejarah, kita tahu pendidikan di Banten cikal bakalnya itu dari pesantren. Dulu belum ada sekolah formal SD, SMP maupun SMA. Makanya ada pesantren yang dirintis para ulama,” jelasnya.

Baca Juga : DPRD Sumedang Sampaikan Keluh Kesah Warga Terdampak Cisumdawu ke KemenPUPR

Atas dasar historis tersebut, H. Cucun menilai, wajar jika pembangunan di Sumedang juga harus menyentuh pesantren.

“Kita ingin kalau ada pembangunan kelas atau kobong di Ponpes A,B,C kota bangunkan itu,” katanya.

Ia juga menerangkan, sebelum inisiasi Raperda ini diajukan, Provinsi Jabar juga pernah mambahas Perda serupa beberapa waktu lalu. Namun, hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) payung hukum tersebut tak jadi diundangkan karena kewenangan ponpes bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Tapi sepanjang waktu bergulir, pemerintah pusat akhirnya mengesahkan Undang-undang (UU) Ponpes tahun 2018. Dan itu juga menjadi dasar kita untuk membuat turunan payung hukum di bawahnya,” terang H. Cucun Syamsurijal.

  • Bagikan