Dugaan Korupsi, Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka Diperiksa Kejati Jabar

Kejati Jabar
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Sutan S. P. Harahap

BANDUNGKejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka terkait dugaan korupsi kegiatan Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/BOT) pasar Sindangkasih Cigasong/Cikijing Kabupaten Majalengka.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Sutan S. P. Harahap melalui siaran Pers, Rabu (2/11/2022).

“Sampai hari ini, proses pemeriksaan masih berlangsung di Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar, ” ujarnya.

Pemeriksaan tersebut, lanjut dia, terhadap Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka berinisial INA yang saat ini masih berstatus saksi.

“Yang bersangkutan datang saat panggilan kedua di karenakan pada pemanggilan pertama dia tidak datang untuk dilakukan pemeriksaan, “katanya.

Pemeriksaan yang bersangkutan tersebut masih kafasitas sebagai saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi. Berupa gratifikasi yang dilakukan oknum ASN atau pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka.

Disebutkan, pemeriksaan tim Penyidik Kejati ini terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam kegiatan Bangun Guna Serah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Jabar nomor : Print-1157/M.2.5/Fd/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

“Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi berupa gratifikasi yang dilakukan oknum ASN /pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka, “tuturnya.

Dikatakan, Penyidik Kejati secara profesional memeriksa yang bersangkutan selama tujuh jam. Bahkan dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi ini. Tim penyidik sudah memanggil tujuh orang saksi, dan akan menjadwalkan pihak-pihak yang terkait lainnya.

“Norma hukum dalam kasus ini adalah setiap unsur ASN dilarang menerima pemberian apapun. Mengingat gratifikasi yang tidak dilaporkan secara nyata merupakan bagian dari delik korupsi,” tandasnya.