INISUMEDANG.COM — DPRD Kabupaten Sumedang menerima audiensi dari LSM Instan Bongkar Jatigede. Terkait Dampak Sosial Pembangunan dan Pembebasan Lahan Waduk Jatigede, di Ruang Rapat I, Rabu (29/6/2022).
Audiensi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumedang Titus Diah, Ketua Komisi I Asep Kurnia, S.H, M.H dan Anggota Komisi IV Dede Suwarman.
Dihadiri oleh sejumlah pihak terkait yang telah diundang oleh DPRD Sumedang, meliputi BBWS Cimanuk-Cisanggarung,
Dinas PUPR Sumedang, Kantor ATR BPN Sumedang dan Dinas Perkimtan Sumedang.
Ketua Lsm Instan Bongkar Jatigede, Ipan Yudi Wibowo mengatakan. Pihaknya memohon agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendorong penyelesaian pembayaran rumah yang terletak di kawasan elevasi dan jalan lingkar Jatigede.
“Kami memohon Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera menyelesaikan pembayaran tanah yang belum dibayar oleh pihak Satker Jatigede,” ujarnya.
Kemudian, kata Ipan, pihaknya juga meminta agar pemerintah memperhatikan pemulihan ekonomi warga OTD. Salah satunya dengan memperbolehkan usaha jaring apung dengan sistem zonasi.
Selanjutnya, pihaknya meminta pembenahan infrastruktur sekaligus mendorong kawasan Bendungan Jatigede menjadi kawasan wisata.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Titus Diah mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk segera menyelesaikan perihal Elevasi Jalan Lingkar dan bangunan di atasnya.
“Kemudian, kami juga mendorong agar Pemda Sumedang mengkaji ulang kebijakan terkait pemanfaatan Keramba Jaring Apung di Waduk Jatigede, yang mana saat ini sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemda Sumedang dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung.
Selanjutnya, Titus menuturkan, guna menindaklanjuti hal pembebasan lahan waduk jatigede tersebut, pihaknya akan menjadwalkan audiensi lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
“Kami akan menjadwalkan audiensi lanjutan,” tuturnya.
