Ditutup Sementara Karena Izin, Ini Penjelasan Manajemen Outlet 3SECOND Sumedang

  • Bagikan
OUTLET 3SECOND

INISUMEDANG.COM – Sudah beroperasi, namun belum mengantongi izin, Outlet 3SECOND di Jalan Prabu Geusan Ulan Kabupaten Sumedang, ditutup sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, Selasa (12/10/2021).

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, Bambang Riyanto didampingi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Yan Mahal Rizzal mengatakan, pihaknya sudah melakukan edukasi dan sebelumnya juga telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, agar pengelola 3second segera merehabilitasi bangunan yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Dinas instansi.

“Tadi juga kami meminta Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu syarat beroperasionalnya suatu usaha kepada pengelola. Namun, dari pihak pengelola belum bisa membuktikan,” kata Bambang.

Untuk itu, sambung Bambang, setelah berkoordinasi dengan pihak dari 3SECOND, akhirnya disepakati untuk menghentikan sementara operasional outlet, hingga mereka bisa menunjukkan NIB dan PBG nya.

“Jadi hingga hari ini, pihak pengelola dari 3second belum bisa menunjukkan bukti-bukti ataupun persyaratan untuk operasionalnya. Sehingga, untuk sementara aktivitasnya dihentikan sementara,” ujar Bambang.

Selain itu, tambah Bambang, ada juga pelanggaran lainnya, yaitu bangunan gedung yang terlalu menjorok ke trotoar. Sehingga mengganggu fasilitas umum.

“Sesuai aturan di fasilitas umum itu tidak boleh ada bangunan baik itu bangunan di atasnya ataupun bangunan lainnya yang menggangu fasilitas umum,” kata Bambang menegaskan.

Sementara Perwakilan dari Manajemen 3SECOND, Hery Pribadi mengatakan, pada dasarnya pihak manajemen telah memproses segala bentuk permohonan perizinan.

“Kami terima apa yang digariskan oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi perlu diketahui untuk perizinan dari awal semua sudah ditempuh, jadi sebetulnya enggak ada masalah untuk perizinan,” kata Heri.

Namun demikian, ia justru mempertanyakan adanya peralihan sistem (Nomor Induk Berusaha) NIB ke PBG atau pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Masalahnya ini kan ada perubahan dari sistem lama atau NIB beralih ke sistem baru yang dinamakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) secara online. Sehingga untuk peralihan NIB ke PBG katanya harus ada diskresi dulu ke pusat. Akan tetapi kami tidak tahu untuk melengkapi PBG ini seperti apa,” tukasnya.

Adapun untuk moncong bangunan toko yang dinilai melanggar Perda lantaran terlalu menjorok ke arah trotoar, Hery mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan dari sisi teknis bangunan sudah mentok.

“Dibelakang moncong bangunan ini ada sebuah tembok bangunan lama (Gedung Pasifik. Red) Jadi ini sudah tidak bisa mundur lagi sehingga enggak mungkin kita pangkas lagi. Karena ini (Gedung Pasifik. Red) bangunan milik orang lain,” ujar Heri.

  • Bagikan