Dinilai Tidak Transparan, Pembangunan Relokasi SD Sukamulya Diduga Ada KKN

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Pembangunan SDN Sukamulya Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara, yang merupakan salah satu sekolah terkena dampak pembangunan proyek jalan Tol Cisumdawu dinilai tidak transparan.

Sehingga, muncul kecurigaan masyarakat adanya nuansa KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) ketika SD itu direlokasi atau dipindahkan pihak Citra Karya Jabar Tol (CKJT), ke Tanah Kas Desa Sirnamulya tepatnya di blok Pasir Geleuwing seluas 250 bata.

Aris salah satu warga Sirnamulya mengatakan, pembangunan SD yang dilaksanakan pihak ketiga melalui terder itu, dinilai tidak transparan karena tidak diterpangpang papan proyek sebagai bentuk transparansi terhadap penggunaan keuangan negara.

Akibatnya, simpang-siur soal besaran anggaran negara yang digunakan pembangunan SD itu memicu opini miring di masyarakat. Meskipun tidak menuduh, tapi patut dicurigai adanya KKN dalam proses pembangunan sekolah tersebut.

“Ketidak-transparan dari pelaksana itu, tidak dipasang papan proyek. Sedangkan, informasi yang beredar di masyarakat bahwa anggaran untuk pembangunan relokasi SDN Sukamulya ini mencapai Rp 5,4 miliar,” kata Aris dilokasi pembangunan, Senin (5/4/2021).

Aris menuturkan, berbeda dengan pembangunan relokasi SDN Cijolang, anggarannya jelas dari APBN Rp 4,1 miliar dengan 12 ruang kelas yang dibangun sesuai tertera di papan proyek yang dipasang dilokasi pembangunan SDN Cijolang waktu itu.

“Masyarakat wajar jika ada kecurigaan KKN atas pembangunan relokasi SDN Sukamulya yang sebelumnya sudah heboh Rp 5,4 miliar, tapi hanya 8 ruang kelas yang akan dibangun. Padahal antara SDN Cijolang dan SDN Sukamulya merupakan dua SD yang sama direlokasi akibat dampak jalan Tol Cisumdawu,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Sirnamulya Daryat, dirinya mengaku tidak tahu soal anggaran pembangunan SDN Sukamulya, meskipun direlokasinya masih ke tanah
aset Desa Sirnamulya.

“Saya tidak tahu anggarannya secara tertulis, justru tahu Rp 5,4 miliar itu hanya beritanya saja. Meskipun relokasi SD ke tanah aset desa, namun pemerintah desa tidak diberi tahu RAB dan gambar pembangunan SD seolah dirahasiakan. Padahal setahu saya wajib dipangpangkan sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat ada KKN,” kata Daryat ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (05/04/2021).

Kades berharap, papan proyek dipasang sehingga masyarakat mengetahui anggaran negara yang digunakan dalam pembuangan SD itu. Sebab, dimanapun juga jika anggaran sebesar itu wajib dipasang papan proyek sebagai bentuk transparansi atas penggunaan uang negara.

“Saya pernah komplen karena menurut ahli bangunan tidak ada kesesuaian pekerjaan dalam pemasangan pondasi dan tiang tembok yang tidak menggunakan besi behel. Padahal kondisi tananya labil, termasuk tanah tebing di belakang bangunan sekolah yang tidak dipasang Tembok Penahan Tebing (TPT) sehingga dikhawatirkan terjadi longsor,” tuturnya.

Sementara itu, ketika akan dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Agus Wahidin tidak mau ditemui wartawan, dan menurut stafnya, sedang sibuk sedang meeting.

“Pa kadis sedang sibuk,” kata salah seorang stafnya, Rabu (07/04/2021).

  • Bagikan