Buruh Sumedang Blokade Jalan Raya Bandung Garut, Tuntut UMK ke Gedung Sate

  • Bagikan
Buruh Sumedang
KONVOI: Ratusan massa buruh yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) saat akan ke Gedung Sate Bandung di Bunderan Permata Hijau Rancaekek - IMAN NURMAN

INISUMEDANG.COM – Ratusan buruh dari berbagai pabrik di Sumedang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) geruduk Gedung Sate Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di Bandung guna melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022, Selasa (30/11/2021).

Sebelum ke Gedung Sate, ratusan buruh itu melakukan swiping ke perusahaan perusahaan yang ada di Sumedang Bagian barat dan Rancaekek Kabupaten Bandung. Tak hanya swiping, mereka juga memblokade jalan di persimpangan Permata Hijau Rancaekek Kabupaten Bandung.

Beruntung, polisi dari Satlantas Polres Sumedang dan Bandung menjaga lalu lintas guna mengurai kemacetan di Jalan nasional itu.

Salah seorang peserta aksi yang juga Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) PT Kahatex Sumedang, Rismanto mengatakan, sedikitnya 150 orang buruh dari Sumedang akan melakukan aksi Unras di Gedung Sate Bandung guna meminta Gubernur, Ridwan Kamil menetapkan UMK untuk tahun 2022 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati/Walikota se-Jabar.

“Kami menuntut rekomendasi UMK tahun 2022 yang disampaikan oleh bupati/wali kota se-Jabar kepada Gubernur Ridwan Kamil tidak lagi berdasarkan atau mengacu pada perhitungan Formula PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, juga menuntut penetapan upah tidak mengunakan PP nomor 36 karena aturan tersebut masih turunan dari UU Cipta Kerja. Sementara, MK telah menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat.

Menurut dia, PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan metode formula pengupahan sebagaimana PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan telah berdampak luas kepada para pekerja di Indonesia.

“Oleh sebab itu, kami mewanti-wanti agar dalam penetapan upah minimum tahun 2022 tidak didasarkan pada PP nomor 36 tahun 2021. Dan hari ini, kami akan bergabung dengan ribuan buruh lain se-Jabar di Gedung Sate untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menjelang ditetapkannya UMK tahun 2022,” paparnya.

Di harapkan, Gubernur Jabar dapat menyerap aspirasi dan memenuhi tuntutan buruh terkait UMK yang sesuai dengan KHL di Jabar.

  • Bagikan