Alih Fungsi Gedung Pasific Diduga Ada Aliran Uang ‘Pelicin’

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Pengamat Kebijakan Publik Toni Liman menduga ada aliran uang ‘pelicin’ dalam alih fungsi Gedung Pasific.

Selain itu, Toni menilai masyarakat bisa melakukan gugatan atas perubahan Gedung Hariring tersebut.

“Jika merujuk UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 3 huruf (d) bahwa pelestarian cagar budaya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka rehab yang dilakukan pihak penyewa perlu dipertanyakan,” kata Toni, Rabu (23/6/2021).

Selain itu, sambung Toni, pihak Pemda Sumedang juga harus bisa membuktikan bahwa bangunan tersebut secara tertulis dinyatakan Cagar Budaya. Meskipun informasinya bahwa bangunan itu adalah aset Provinsi Jawa Barat.

“Seharusnya, keberadaan Gedung Pasific ini, jadi momentum untuk Pemda Sumedang khususnya dalam menata dan menginventarisasi aset yang ada.
Jadi nantinya, tidak dibingungkan lagi dengan Aset Provinsi yang masih berserakan di wilayah Kabupaten Sumedang. Karena di pasal 85 (1) undang undang tentang cagar budaya, mengatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata bukan untuk komersial semata,” tuturnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kata Toni, apakah rehab gedung Pasific sekarang ini, dilakukan untuk pengembalian atau pemulihan pada keadaan semula (restorasi) atau re-arsitektur.

Karena yang terpenting, menurut Toni, adalah pemanfaatan dengan fungsi baru dengan tidak meninggalkan ciri aslinya.

“Sepengetahuan saya, soal diskursus bagaimana merevitalisasi cagar budaya tergantung kondisi cagar budaya tersebut. Bila bangunan utuh, restorasi bisa dilakukan. Namun, jika sudah hancur lebur baru bisa dilakukan re-arsitektur. Dan jika dilihat sekilas sepertinya bangunan pasifik diubah total,” ujarnya.

Toni menambahkan, perlu dicermati dugaan ada aliran uang ‘pelicin’ dalam proses penerbitan maupun perijinan dari Provinsi hingga di tingkat Kabupaten.

“Kalau ini biar ranah Aparat Penegak Hukim (APH) yang memiliki wewenang dan menyelidiki, benar tidaknya dugaan tersebut. Yang jelas, siapapun yang mau menanamkan investasi di Sumedang harus disambut baik, support dan tetap dalam aturan yang benar berlaku sekarang,” kata Toni menegaskan.

  • Bagikan