Banner Iklan bjb
Berita  

Aksi Masa OTD di Sumedang Blokir Ruas Jalan Tol Cisumdawu

Aksi Masa OTD
Sejumlah warga terdampak Blokir Ruas Jalan Tol Cisumdawu (Foto: Iyep Saepudin)

INISUMEDANG.COM – Puluhan masa Orang Terkena Dampak (OTD) kembali menggelar aksi masa. Kali ini, masa memblokir ruas jalan Tol Cisumdawu, tepatnya di Dusun Binong Desa Mulyasari Kecamatan Selatan.

Aksi masa OTD tersebut merupakan bukti kekecewaan terhadap pemerintah. Yang dianggapnya kurang respon terhadap tuntutan penyelesaian dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan Tol Cisumdawu.

“Aksi masa ini sudah tiga kali dilakukan dengan tuntuntan yang sama yaitu penyelesaian dampak tol”. Ujar Evan salah satu peserta aksi dilokasi, Rabu (30/11/2022).

Meskipun sudah tiga kali aksi masa ini dilakukan, lanjut Evan. Namun tampaknya masih belum ada respon yang jelas dari pemerintah soal penyelesaian dampak tol ini.

Masih dilokasi yang sama, Satker Tol Cisumdawu, dalam hal ini PPK lahan Wisnu didampingi Asisten Daerah (Asda) Pemkab Sumedang Dr. Hilman langsung turun lokasi menemui puluhan masa pendemo.

Dialog Dengan Masa Pendemo

Dalam dialognya dengan masa pendemo, Dr. Hilman mengatakan, tuntutan penyelesaian dampak tol pasti akan diselesaikan. Namun berharap sabar karena ada waktu dan proses yang harus ditempuh.

“Masalah ini harus hati-hati karena menyangkut keuangan negara. Sebab, jika tidak sesuai dengan prosedur, maka nanti pihak satker akan berhadapan dengan pihak penyidik. Apalagi masalah ini ada pengawalan dari Kepolisian dan Kejaksaan, ” kata Dr. Hilman.

Pasti ada solusi, lanjut dia, tapi solusi ini tidak seperti makan cabai, langsung terasa pedasnya.

“Yang penting ada jaminan bahwa penyelesaian dampak tol ini akan diselesaikan. Kita akan bekerja semaksimal mungkin supaya persoalan dampak ini segera diselesaikan,” ucapnya.

Ditegaskan PPK lahan Wisnu menyebutkan, minggu depan akan mengadakan rapat dengan Forkopinda yaitu bupati, Polres dan Kejaksaan yang salah satu materinya, kapan tanah sisa, terdampak dan terisolir akan disurvai.

Sehingga, lanjutnya, persoalan dampak ini akan diselesaikan secara bersama-sama. Sebab dalam hal ini memerlukan komitmen semua pihak untuk memutuskan, apakah kayak atau tidak bahwa tanah ini dibayar.

“Sehingga kami mohon maaf bila waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan ekpetasi dari keinginan bapak dan ibu sekalian. Karena kami ini memiliki keterbatasan,” ujarnya.