Banner Iklan bjb
Berita  

Soal Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Pemda Sumedang Diharapkan ‘Eces” Melihat Fakta Lapangan

Pengurus PGRI Kabupaten Sumedang, sekaligus Sekertaris Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Nanang Supriatna

INISUMEDANG.COM – Pengurus PGRI Kabupaten Sumedang, sekaligus Sekertaris Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Nanang Supriatna. Berharap pemerintah baik daerah maupun pusat memetakan kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 nanti. Serta lebih ‘eces’ atau jelas lagi dengan melihat fakta lapangan.

“Turunnya edaran Kemenpan RB. Terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2023, memberikan isyarat kepada kita terutama Pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk semaksimal mungkin menyediakan formasi di tahun 2022 sehingga honorer yang ada saat ini, baik guru ataupun teknis mereka bisa menjadi ASN. Baik melalui jalur PNS maupun PPPK seperti halnya yang diatur pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional guru pada instansi Pemerintah Daerah tahun 2022,” tuturnya, Rabu 15 Juni 2022.

Ia mengatakan, berikan juga solusi terbaik untuk honorer selain guru. Pasalnya mereka mempunyai hak yang sama untuk menjadi ASN.

“Mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan honorer tenaga teknis seperti TU, Penjaga sekolah, Operator, Pustakawan dan lain-lain. Sehingga mereka pun merasa diperhatikan dan punya kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Atau mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan ASN,” harapnya.

Sebagai abdi negara, tambah Nanang, tentunya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi ASN.

“Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, untuk tidak mengangkat Honorer yang baru, dengan berpedoman pada Permenpan RB tersebut di atas. Kami usulkan dalam penyediaan formasi seyogyanya diurut berdasarkan Pelamar Prioritas. Sebagaimana yang tercantum dalam isi pasal 5 dari Permenpan RB yang dimaksud, yaitu 1). Prioritas 1, yang terdiri dari : THK II, Guru Non ASN, Lulusan PPG Guru Swasta. Pelamar dari prioritas II, yaitu guru dari THK II, Pelamar prioritas III,yaitu guru dari non ASN yang terdaftar di dapodik yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun,” kata Nanang menegaskan.