SUMEDANG – Gelombang protes dari kelompok yang mengklaim sebagai ahli waris Baron Baud kembali mencuat. Ratusan orang mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Sumedang, Rabu (15/4/2026), menuntut penjelasan atas pencairan dana konsinyasi bernilai ratusan miliar rupiah yang dinilai bermasalah.
Aksi tersebut dipicu oleh keputusan pencairan dana sekitar Rp190 miliar yang sebelumnya dititipkan di pengadilan. Para pengunjuk rasa menilai langkah itu dilakukan tanpa keterbukaan, padahal perkara kepemilikan masih dalam proses hukum dan belum memiliki putusan berkekuatan tetap.
Dalam orasinya, massa menilai ada kejanggalan dalam prosedur pencairan dana tersebut. Mereka mempertanyakan dasar hukum yang digunakan, mengingat sengketa terkait lahan yang menjadi objek ganti rugi masih berlangsung di tingkat peradilan.
Sejumlah peserta aksi menyuarakan kekecewaan dan menuding adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara. Mereka mendesak agar lembaga peradilan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, khususnya kepada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas dana tersebut.
Perkara ini berakar dari pembayaran ganti rugi pembebasan lahan proyek Tol Cisumdawu yang sebelumnya dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan. Dari total dana yang mencapai sekitar Rp329 miliar, sebagian telah masuk dalam penanganan perkara korupsi oleh negara.
Sementara itu, sisa dana yang menjadi sengketa, sekitar Rp190 miliar, justru telah dicairkan kepada salah satu pihak di tengah proses hukum yang masih berjalan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Keputusan pencairan ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Selain ahli waris, sejumlah pengamat hukum juga menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak didasarkan pada putusan hukum yang final.
Hingga kini, pihak pengadilan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pencairan dana tersebut, sementara tuntutan transparansi terus disuarakan oleh para pihak yang berkepentingan.
