Penghentian Sementara Outlet 3SECOND, Dinilai Hambat Investor Berinvestasi di Sumedang

  • Bagikan
Ketua Paguron MKP Sumedang

INISUMEDANG.COM – Penghentian sementara aktivitas Outlet 3SECOND, dinilai akan menghambat Investor untuk Berinvestasi di Sumedang.

Pasalnya, manajemen 3SECOND merasa sudah menempuh semua persyaratan untuk proses perizinan, seperti Ijin lingkungan baik dari warga sekitar, Kelurahan dan Kecamatan.

Selain itu, saran teknis dari 5 OPD juga telah dipenuhi, seperti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait Tata Ruang, Dinas Perhubungan (Dishub) terkait Andal Lalin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terkait Andal Perkimptan (kaitan bangunan), dan Disbudparpora (kaitan cagar budaya).

Atas hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Toni S Liman, menilai tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyelesaikan masalah perizinan, sepertinya bisa merugikan investor.

Bahkan lebih jauhnya, tindak penghentian aktivitas sementara tanpa adanya solusi seperti itu, nantinya bisa membuat para investor takut untuk berinvestasi di Sumedang.

Terlebih, pihak management 3SECOND sendiri, sejauh ini telah berusaha mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dalam hal proses perizinan.

Pihak manajemen, telah memproses izin sebagaimana mestinya. Cuma hanya karena adanya perubahan sistem, semua proses izin yang telah dijalankan oleh pihak manajemen akhirnya tidak dianggap ada, dan harus mengulang kembali dari awal.

Padahal yang terpenting, saran teknis yang harus dipenuhi oleh pihak manajemen sebagai salah satu persyaratan izin, semuanya telah dipenuhi.

“Pokonya saran teknis dari 5 OPD juga telah dipenuhi, dari DPUPR (Tata Ruang), Dishub (Andal Lalin), DLHK (Andal), Perkimptan (kaitan bangunan), dan Disbudparpora (kaitan cagar budaya). Semua saran teknis ini kan sudah dipenuhi, jadi tinggal dikeluarkan izinnya saja,” ujar Liman saat ditemui, Selasa (12/10/2021) sore.

Kalaupun dalam pelaksanaannya ada kendala lain, kata Liman, seperti perubahan sistem, seharusnya pihak DPMPTSP bisa membantu memfasilitasinya, paling tidak bisa memberikan arahan bagaimana cara menyelesaikan proses perizinan tersebut.

Jangan sampai, setelah investasi ini berjalan, Pemda Kabupaten Sumedang justru seenaknya menghentikan aktivitas usaha.

“Coba bayangkan, berapa nilai investasi yang telah dikeluarkan pihak pengusaha. Berapa pula karyawan yang nantinya akan menjadi korban, bila usaha ini harus ditutup,” ujarnya.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, seharusnya Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan Diskresi atau Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, nantinya semua pihak tidak akan ada yang dirugikan.

Untuk itu, tambah Liman, sudah semestinya Kadis Perijinan memberikan solusi membantu mensosialisasikan ke pihak OPD lainnya tentang perubahan maupun skema transisi masa perubahan tersebut solusinya seperti apa

“Jika pemerintah tidak berani memberikan solusi seperti halnya mengeluarkan Diskresi, maka tidak menutup kemungkinan ke depan para investor akan menjadi takut untuk berinvestasi ke Sumedang,” ujar Liman.

Sudah ditempuhnya semua bentuk permohonan perizinan, dibenarkan oleh Perwakilan dari Manajemen 3SECIND, Hery Pribadi.

“Apa yang digariskan oleh Pemerintah Daerah kami akan terima. Namun, perlu diketahui untuk perizinan dari awal semua sudah ditempuh, jadi sebetulnya enggak ada masalah untuk perizinan,” kata Heri.

Untuk itu, Heri justru mempertanyakan adanya peralihan sistem (Nomor Induk Berusaha) NIB ke PBG atau pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Masalahnya ini kan ada perubahan dari sistem lama atau NIB beralih ke sistem baru yang dinamakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) secara online. Sehingga untuk peralihan NIB ke PBG katanya harus ada diskresi dulu ke pusat. Akan tetapi kami tidak tahu untuk melengkapi PBG ini seperti apa,” jelasnya.

Seperti diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, menutup sementara aktivitas Outlet 3SECOND pada Selasa (12/10/2021).

Penutupan sementara itu dilakukan, karena pihak manajemen 3SECOND tidak bisa menunjukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu syarat beroperasionalnya suatu usaha.

  • Bagikan