SUMEDANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Balairung Rudini Kampus Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kamis (18/6/2026).
Dengan menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan guna mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Dalam pemaparannya, AHY menjelaskan berbagai visi, misi, serta program strategis pemerintah di bidang infrastruktur dan konektivitas wilayah. Menurut dia, pemerataan pembangunan menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia.
“Pembangunan harus berkelanjutan, tetapi juga berkeadilan. Masih terjadi disparitas antarwilayah, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menghadirkan pemerataan,” ujar AHY.
Ia berharap para praja IPDN yang kelak menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan bertugas di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua, dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan dengan memahami prioritas pembangunan nasional serta berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini maupun masa mendatang.
Menurut AHY, para lulusan IPDN akan berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat yang kompleks. Karena itu, pemahaman terhadap akar masalah serta bekal ilmu dan pengalaman selama pendidikan menjadi modal penting dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
AHY juga mengapresiasi keterlibatan praja IPDN dalam penanganan bencana di Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor akibat Siklon Tropis Seroja. Menurut dia, pengalaman turun langsung membantu masyarakat di daerah bencana menjadi bekal berharga bagi calon pamong praja.
“Mereka hadir di lapangan untuk mengurangi beban masyarakat. Pengalaman seperti ini sangat berharga ketika nanti mendapatkan penugasan di berbagai daerah,” katanya.
Terkait penanganan bencana, AHY menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama melalui evakuasi dan operasi tanggap darurat. Setelah itu, pemerintah akan bergerak melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta rumah warga yang terdampak.
Ia mengatakan penanganan pascabencana membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah pusat melalui kementerian teknis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai praja IPDN harus memiliki kemampuan memahami dinamika politik tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
“Praja IPDN harus mampu menempatkan diri secara bijak dalam situasi politik dan memahami dinamika yang berkembang tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap kewajibannya,” kata Bima.
Menurut dia, selain memiliki kompetensi birokrasi, para praja juga perlu memiliki kemampuan memahami komunikasi dan konstelasi politik karena mereka dipersiapkan menjadi pemimpin daerah di Indonesia pada masa depan.
“Ke depan, para praja ini tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga kemampuan memahami dan menempatkan diri dalam konstelasi politik, karena mereka adalah calon pemimpin lokal Indonesia di masa depan,” ujar Bima.
