Imbas Pernyataan Arteria Dahlan, Ini Tuntutan Paguyuban Pasundan dan PP Sastra Sunda

Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H.M Didi Turmudzi, MSi. IST
Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H.M Didi Turmudzi, MSi. IST

INISUMEDANG.COM – Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan yang diduga menghina suku Sunda melalui argumennya. Kejati yang berbahasa Sunda saat rapat harus diganti (dipecat,red) menuai aksi protes berbagai elemen dan paguyuban Sunda. Salah satunya datang dari Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) mengadakan aksi pada Rabu 19 Januari 2022 di Perpustakaan Ajip Rosidi di Jalan Garut No. 2 Bandung.

Koordinator Pernyataan Sikap Cecep Burdansyah yang juga Ketua Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) mengatakan pernyataan anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan (Fraksi PDIP) yang meminta Jaksa Agung mengganti Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda dalam rapat kerja, Senin 17 Januari 2022 sangat berlebihan dan melukai penutur bahasa daerah, terutama bahasa Sunda.

Menurut Cecep, beberapa pertimbangan atas pernyataan tersebut: Menggunakan Bahasa Sunda dalam forum rapat oleh pejabat dianggap melanggar hukum. Padahal, sesuai aturan, seorang pejabat negara baru bisa diberhentikan seandainya melanggar hukum pidana. Cara pandang Arteria Dahlan tentu berlebihan dan melukai penutur bahasa Sunda, bahkan penutur bahasa daerah, karena menganggap menggunakan bahasa Sunda (daerah) sebagai kejahatan.

Kedua, bahasa daerah diakui dalam konstitusi. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Jadi siapa pun, baik pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah selayaknya menghormati dan memelihara bahasa daerah. Kajati yang bicara bahasa Sunda dalam rapat kerja tentu saja masih sejalan dengan konstitusi. Ada pun bila dalam raker tersebut ada yang tidak paham atas apa yang dikatakan Kajati. Ada cara untuk meminta Kajati mengulang pembicaraannya dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bukan dengan meminta diganti.

“Pernyataan meminta Jaksa Agung mengganti Kajati jelas merupakan sikap politik yang tidak terpuji dan mengingkari konstitusi,” ujarnya.

Peminggiran Bahasa Daerah Perlahan Menggiring pada Kematian Bahasa Daerah

Ketiga, Pernyataan Arteria Dahlan disaksikan baik oleh sesama anggota DPR dan rakyat melalui media, dan dikhawatirkan sikap tersebut menular dan jadi sikap politik para politikus dan kader partai di tanah air. Sehingga peminggiran terhadap bahasa daerah perlahan tapi pasti menggiring pada kematian bahasa daerah.

“Perlu diingat, meskipun sudah termaktub dalam konstitusi dan regulasi turunannya, implemengasi di lapangan, penghormatan dan pemeliharan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional masih jauh dari harapan. Salah satu buktinya, pelajaran bahasa daerah di sekolah tingkat dasar dan menengah masih sangat minim bahkan terpinggirkan. Dilihat dari kerangka edukasi, jelas pernyataan Arteria sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan keutuhan NKRI,” paparnya.

Cecep menambahkan, pernyataan tersebut juga kontraproduktif bagi partai tempat bernaung Arteria Dahlan. Sebagai partai yang mengusung nasionalis dan menghormati kemajemukan. Pernyataan Arteria Dahlan justru berlawanan dengan visi partai dan secara politik merusak citra partai. Sehingga lambat laun kehilangan masa depan karena ditinggalkan konstituen.

Pernyataan Arteria juga jelas berlawanan dengan visi misi DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan aspires rakyat. Bahkan pada akhirnya merusak citra dan kehormatan lembaga DPR. Meskipun Arteria ada di Komisi III yang membidangi hukum, seharusnya dia menghormati Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Pernyataan Arteria jelas menunjukkan ego sektoral yang mengakibatkan rusaknya marwah DPR.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, kami menuntut permintaan maaf Arteria Dahlan kepada: Jaksa Agung dan Kajati yang berbicara bahasa Sunda yang ia maksud. Penutur Bahasa Sunda, Penutur Bahasa Daerah, Pimpinan DPR, Pimpinan PDIP dan Fraksi PDIP. Memohon kepada pimpinan PDIP untuk mengganti (PAW) Arteria Dahlan,” tegasnya.

Tuntutan Agar Arteria Dahlan Meminta Maaf Secara Terbuka

Terakhir, Cecep pun mengajak kepada siapa pun masyarakat Sunda sebagai penutur bahasa Sunda, organisasi yang ada di tatar Sunda, dan atau penutur bahasa daerah yang mempunyai perhatian dan komitmen pada bahasa daerah, juga media massa. Kami mengundang untuk menyatakan sikap atas pernyataan Arteria Dahlan, untuk berkumpul di Perpustakaan Ajip Rosidi di Jalan Garut No. 2 Bandung, pada Hari Rabu tanggal 19 Januari, pukul 10.00 sampai selesai.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Paguyuban Pasundan Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto mengatakan. Terkait pernyataan Arteria Dahlan itu, Paguyuban Pasundan masih menunggu intruksi dari Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Hanya saja, PB Paguyuban Pasundan telah mengeluarkan tuntutan agar Arteria Dahlan meminta maaf secara terbuka ke seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H.M Didi Turmudzi, MSi mengatakan. Apa yang dikatakan Arteri Dahlan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI, sungguh menyinggung dan melukai masyarakat Sunda.

“Oleh karena kami (Paguyuban Pasundan.red) ingin agar Pak Arteria Dahlan segera minta maaf kepada masyarakat Sunda untuk menghindari polemik yang lebih besar”. Tegasnya, dalam siaran persnya Rabu (19/1/2022).

Prof Didi, menilai sebagai politisi Arteria seharusnya memiliki jiwa patrionalisme dan menghormati setiap keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya suku Sunda.

Prof Didi juga menyesalkan pernyataan sensitif yang terlontar dari seorang anggota DPR RI yang memang dipilih oleh rakyat dalam forum terbuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan itu sudah dianggap suatu ucapan rasisme.