SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang mulai mengarahkan pembahasan lanjutan terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyangkut berbagai kepentingan daerah, mulai dari penataan aset pemerintah, pembentukan desa baru hingga upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual.
Enam rancangan regulasi tersebut menjadi materi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Rabu (18/11/2026). Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap seluruh Raperda yang sebelumnya telah diajukan.
Salah satu materi yang cukup mendapat perhatian adalah rencana pembentukan tiga desa baru, yakni Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari, serta Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.
Selain pemekaran desa, DPRD juga membahas regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah. Raperda ini menjadi salah satu materi penting dalam upaya memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib dan memiliki landasan hukum yang jelas.
Dua rancangan lainnya berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji serta pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
Dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi, keenam Raperda tersebut mendapat persetujuan untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya hingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumedang Ruli Aditya. Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir diwakili Sekretaris Daerah Sumedang Tuti Ruswati.
Persetujuan fraksi-fraksi untuk melanjutkan pembahasan menjadi tahapan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan Kabupaten Sumedang.
Keenam Raperda tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi produk hukum daerah, tetapi juga mampu memberikan kepastian aturan dan manfaat nyata bagi masyarakat.





