SUMEDANG – Kesempatan pekerja untuk memperbaiki data kepesertaan guna mendukung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih terbuka. BPJS Ketenagakerjaan memperpanjang masa pemutakhiran data hingga 17 November 2026.
Perpanjangan ini menjadi perhatian bagi pekerja, terutama peserta kategori Penerima Upah (PU), agar segera mengecek kembali informasi yang tersimpan dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan ketidaksesuaian data saat proses administrasi dan verifikasi bantuan berlangsung.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, Rony Setiawan, mengatakan kesempatan tambahan ini sebaiknya dimanfaatkan oleh pekerja maupun perusahaan. Menurutnya, ketepatan informasi kepesertaan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.
“Program BSU merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja. Kami mengimbau seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja penerima upah, untuk memastikan data kepesertaan, identitas, nomor kontak, serta informasi pendukung lainnya sudah benar dan mutakhir,” kata Rony, Senin, 16 November 2026.
Rony juga meminta perusahaan tidak mengabaikan kewajiban memastikan data tenaga kerjanya telah dilaporkan secara benar. Peran bagian sumber daya manusia (HRD) dinilai penting untuk membantu pekerja melakukan pengecekan sebelum batas waktu berakhir.
“Kami berharap perusahaan dapat proaktif membantu para pekerja dalam memastikan kesesuaian data yang dilaporkan. Jangan menunggu hingga batas akhir waktu pengkinian data,” tambahnya.
Pada BSU 2026, pemerintah menetapkan besaran bantuan Rp300.000 setiap bulan selama tiga bulan. Total dana yang diterima pekerja yang memenuhi persyaratan mencapai Rp900.000 dan akan dibayarkan sekaligus melalui mekanisme yang ditentukan pemerintah pada November hingga Desember 2026.
Ketentuan program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Ketentuan Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja atau Buruh.
Tidak semua pekerja otomatis berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sejumlah ketentuan harus dipenuhi, antara lain berstatus WNI dengan NIK, menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026, serta memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Penerima juga bukan ASN, anggota TNI maupun Polri. Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Untuk memeriksa dan memperbarui data, peserta dapat mengakses laman resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan melalui https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Adapun perusahaan dapat memanfaatkan layanan SIPP melalui https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Pekerja disarankan mengecek kembali kesesuaian identitas, nomor telepon aktif, serta informasi rekening bank yang dibutuhkan dalam proses administrasi. Informasi resmi mengenai persyaratan dan penyaluran bantuan juga tersedia melalui https://bsu.kemnaker.go.id.
BPJS Ketenagakerjaan Sumedang turut mengingatkan pekerja agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan program BSU. Masyarakat diminta tidak sembarangan membuka tautan yang beredar, memberikan kode OTP, ataupun memenuhi permintaan pembayaran biaya administrasi pencairan bantuan.
Rony menegaskan, pemutakhiran data bukan berarti peserta secara otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU. Keputusan mengenai penerima bantuan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan.
Karena itu, pekerja dan perusahaan di Sumedang diharapkan segera memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum 17 November 2026 untuk memastikan data kepesertaan tercatat secara akurat.





