SUMEDANG – Aktivitas pertambangan di Kabupaten Sumedang dinilai perlu ditata ulang. Pasalnya, kegiatan usaha yang seharusnya memberikan nilai tambah bagi daerah justru menyisakan persoalan, terutama kerusakan jalan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila saat mengikuti Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Jawa Barat bersama Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Fajar menyampaikan bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya evaluasi terhadap aktivitas pertambangan, khususnya menyangkut keseimbangan antara kontribusi ekonomi dan dampak yang ditimbulkan.
Ia menilai, penerimaan daerah dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih belum sebanding dengan kerugian infrastruktur akibat aktivitas angkutan tambang. Kondisi ini menjadi persoalan karena jalan yang digunakan untuk kepentingan operasional tambang juga dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“PAD terkait MBLB atau minerba itu sangatlah kecil. Sementara masyarakat tidak mendapatkan hak atau akses jalan yang bagus. Justru jalan yang digunakan aktivitas pertambangan mengalami kerusakan,” kata Fajar.
Untuk memperkuat bahan evaluasi, Pemkab Sumedang berencana melakukan inventarisasi terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya. Pendataan tersebut akan mencakup kondisi jalan yang dilintasi kendaraan tambang serta berbagai dampak yang muncul di lingkungan masyarakat.
Fajar mengakui, kewenangan penerbitan izin pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahap Operasi Produksi, berada di tangan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran untuk menyampaikan persoalan di lapangan dan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.
“Kami akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara detail. Pada prinsipnya, tidak boleh lagi ada aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan jalan maupun infrastruktur di Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa kebijakan penataan pertambangan tidak serta-merta berarti menghentikan seluruh kegiatan usaha. Yang lebih penting, aktivitas tersebut harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan memberikan keuntungan nyata bagi wilayah tempat tambang beroperasi.
Menurut Dedi, warga yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan tidak boleh hanya merasakan dampak buruk berupa debu, jalan rusak, terganggunya sumber mata air hingga risiko kesehatan. Mereka juga harus memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan usaha tersebut.
Dedi bahkan menginginkan penerimaan pajak pertambangan dapat dikembalikan kepada desa penghasil melalui berbagai program pembangunan. Mulai dari perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian beasiswa hingga rehabilitasi lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat di desa tempat tambang hanya menjadi objek penderita. Harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan lingkungan yang tetap terjaga,” ujar Dedi.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas permohonan peningkatan dan perpanjangan izin usaha pertambangan di sejumlah daerah. Pemerintah provinsi melibatkan pemerintah kabupaten, camat, serta kepala desa untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi wilayah dan aspirasi warga.
Bagi Pemkab Sumedang, persoalan ini bukan semata-mata tentang keberlangsungan usaha pertambangan, melainkan bagaimana memastikan kegiatan ekonomi tersebut tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur daerah.
