SUMEDANG – Kabupaten Sumedang dinilai membutuhkan payung hukum khusus untuk mengatur pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Sumedang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun sebagai salah satu prakarsa legislatif.
Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Agenda rapat kali ini adalah penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait permohonan persetujuan agar Raperda tersebut ditetapkan sebagai prakarsa DPRD.
Ketua Bapemperda DPRD Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes., menjelaskan bahwa pengajuan regulasi ini didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap aturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan rumah susun.
Menurutnya, keberadaan Perda nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aspek rumah susun, mulai dari penyelenggaraan pembangunan, proses perizinan, hingga tata kelola dan pengelolaannya.
Rahmat menilai, regulasi tersebut penting untuk memastikan pembangunan rumah susun di Sumedang tidak berjalan tanpa aturan yang jelas. Dengan adanya ketentuan yang mengikat, aspek ketertiban, keamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat lebih terjamin.
Tak hanya menyangkut penataan pembangunan, penyusunan Raperda ini juga membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan. Pengaturan yang jelas terkait rumah susun berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD dan diikuti anggota dewan. Pelaksanaannya berlangsung secara internal sebagai bagian dari tahapan pembahasan usulan regulasi.
Melalui pengajuan Raperda ini, DPRD Sumedang berupaya menghadirkan landasan hukum yang tidak hanya mendukung penataan pembangunan hunian vertikal, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat serta membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
