INISUMEDANG.COM – Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur terutama pelajar di Kabupaten Sumedang, membuat Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan angkat bicara. Erwan berpesan kepada siapa saja pelaku pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak untuk di tindak tegas. Sebab, kasus seperti itu tidak etis dan mencoreng nama baik pendidikan di Sumedang.
“Saya berharap tidak ada lagi pelecehan seksual di Kabupaten Sumedang baik itu di dunia pendidikan, Madrasah di pesantren maupun di lingkungan-lingkungan lainnya termasuk lingkungan pemerintah. Kita akan melakukan sanksi yang sangat tegas apa bila terjadi hal tersebut. Tujuannya agar para pelaku itu Jera tidak lagi berbuat seperti itu,” ujar Wabup usai menghadiri acara Pembinaan Kapasitas Kepala Desa di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Senin (18/7/2022).
Menurut Erwan, kasus seperti itu akibat kurangnya pendampingan orang tua dan minimnya pengawasan ke sekolah, madrasah, maupun ke pondok pesantren. Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A untuk mengevaluasi dan meminta pendampingan yang serius untuk meminimalisir kejadian serupa.
Bentuk Tim Khusus, Untuk Minimalisir Kekerasan dan Pelecehan Anak
“Kita akan bentuk tim khusus, agar kejadian kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, tidak lagi terjadi di Kabupaten Sumedang. Jika pun alasan P2TP2A kekurangan SDM, kita akan menambah relawan atau pegawai yang tentunya disesuaikan dengan anggaran yang memadai,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sekarang serentak dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Sumedang, Erwan berpesan kepada penyelenggara pendidikan agar tidak ada peloncoan atau kekerasan kepada junior. Sebab, perilaku seperti itu akan turun temurun dilakukan senior ke junior.
“Tujuan utama MPLS kan hanya memperkenalkan lingkungan sekolah. Jadi tidak ada lagi perpeloncoan-perpeloncoan di sekolah. Apabila saya temukan ada sekolah yang melaksanakan perpeloncoan kita akan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang ada,” katanya.
Untuk itu, Wabup akan mengusulkan ke Disdik untuk mengawasi secara baik kegiatan MPLS sampai akhir. Termasuk kepada para Kepala Sekolahnya, guru agar sekolah-sekolah tersebut diawasi. Sebab itu akan dijadikan riwayat dan punishment para kepala sekolah kalau terjadi seperti itu.
