Tingkatkan Fungsi dan PAD, Pemkab Sumedang Terus Lakukan Inventarisasi Aset Milik Daerah

  • Bagikan
Inventarisasi Aset Milik Daerah

INISUMEDANG.COMPemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, terus melakukan inventarisasi aset milik daerah.

Inventarisasi aset tersebut, dinilai sangat penting dilakukan, untuk memastikan status kepemilikan yang sah atas aset-aset yang dimiliki Pemkab Sumedang.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda Kabupaten Sumedang Dr. Asep D Darmawan mengatakan, saat ini pihaknya melakukan inventarisasi aset-aset milik Daerah. Hal itu dilakukan agar semua aset dapat tercatat dengan rapih, serta memastikan status maupun luasan aset yang dimiliki Pemkab Sumedang.

“Jadi dilakukannya inventarisasi ini untuk memastikan dari sisi fungsi dan pemanfaatan aset daerah tersebut,” kata Asep saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa (21/9/2021).

Adapun inventarisasi yang dilakukan saat ini, kata Asep, yaitu sedang dilakukan terhadap tanah-tanah bekas kelurahan yang tanahnya menjadi milik Pemkab dan tanah bekas Desa-desa yang tenggelam akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede.

“Tanah-tanah sudah menjadi milik Pemkab Sumedang. Sehingga, harus dilakukan pendataan dan pencatatan. Hanya saja untuk inventarisasi sendiri, tidak bisa serta merta sekaligus dilakukan, karena membutuhkan alat yang memadai, kemudian jika kita bekerjasama dengan BPN, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar,” ujar Asep.

Lebih lanjut Asep menuturkan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan efektivitas penggunaan barang milik daerah.

“Barang milik daerah itu harus mempunyai nilai fungsional. Jadi jangan sampai terbengkalai dan tidak termanfaatkan akan fungsi. Kalau secara fungsi sudah terpenuhi untuk Satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Maka
barang milik daerah itu, harus bisa menghasilkan dari sisi PAD (Penghasilan Asli Daerah),” tuturnya.

Hingga saat ini, tambah Asep, masih banyak bidang tanah atau aset milik daerah yang belum terinventarisasi. Dan untuk menyelesaikan semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama, serta butuh anggaran yang memadai untuk menyelesaikannya.

“Masih banyak yang belum terdata, salah satu contohnya adalah tanah milik desa yang tenggelam akibat Waduk Jatigede. Intinya, inventarisasi ini dilakukan untuk memanfaatkan barang daerah dari segi fungsi dan untuk meningkatkan PAD. Dan walaupun tanpa anggaran, saat ini kita masih bergerak untuk memaksimalkan, sekaligus menertibkan barang milik daerah,” kata Asep menegaskan.

  • Bagikan