SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Upaya tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menjadi pembicara dalam forum berbagi pengalaman implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang digelar di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan diikuti sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia secara virtual. Hadir pula Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang.
Pada kesempatan itu, Dony memaparkan bagaimana Sumedang mengarahkan transformasi digital sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap sistem birokrasi. Ia menekankan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga pola pikir aparatur sipil negara.
Menurut Dony, pembaruan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari perubahan cara kerja, yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik, tetapi bagaimana membangun budaya kerja yang cepat, responsif, dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa pengembangan SPBE di Sumedang dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup kesiapan perangkat kerja, jaringan, hingga aplikasi layanan. Ketiga aspek tersebut dipastikan saling terhubung agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
Pemkab Sumedang juga telah memperkuat fondasi hukum guna mendukung keberlanjutan transformasi digital melalui regulasi daerah. Kebijakan ini memastikan setiap program pemerintah terintegrasi dalam sistem berbasis teknologi, sehingga mudah dipantau dan dievaluasi.
Dalam praktiknya, sejumlah platform digital telah dikembangkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat maupun kinerja internal pemerintahan. Seluruh aplikasi tersebut dirancang dalam satu ekosistem agar tidak terjadi tumpang tindih sistem.
“Yang kami bangun adalah integrasi, bukan sekadar banyaknya aplikasi. Semua harus saling terhubung agar pelayanan menjadi lebih sederhana dan efisien,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan data terpadu sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat merumuskan langkah yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, pendekatan kolaboratif juga menjadi kunci percepatan transformasi digital di Sumedang. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga sektor swasta, untuk memastikan inovasi yang dikembangkan memiliki dampak luas.
Bupati menegaskan, ukuran keberhasilan digitalisasi bukan pada jumlah inovasi yang dihasilkan, melainkan pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
“Tujuan akhirnya adalah kemudahan layanan. Jika masyarakat merasa lebih cepat dilayani dan lebih transparan, maka di situlah keberhasilan itu tercapai,” ungkapnya.
Sementara itu, Sarman Simanjorang menilai penerapan SPBE harus menjadi arah utama dalam reformasi birokrasi di daerah. Ia menyebut, transformasi digital akan menentukan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pengambilan kebijakan.
Ia juga mengakui masih adanya sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait integrasi sistem dan pengelolaan data yang belum optimal.
“Banyak daerah masih menghadapi persoalan sistem yang berjalan sendiri-sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar digitalisasi bisa berjalan maksimal,” katanya.
Ia berharap, pengalaman Kabupaten Sumedang dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Kolaborasi antar daerah sangat penting. Apa yang sudah berhasil di satu wilayah bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” tutupnya.
