BANDUNG – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher ikut menyoroti polemik penghapusan seluruh tenaga honorer oleh pemerintah per 28 November 2023 nanti. Netty pun menyarankan pemerintah melalui kementerian terkait dapat mencari solusi. Pasalnya akibat kebijakan itu honorer yang bekerja di instansi pemerintah jadi tak jelas.
“Jika tidak segera diatasi, maka akan banyak honorer salah satunya nakes bisa di-PHK akibat ketentuan tersebut,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa 19 Juli 2022.
Menurut Istri mantan Gubernur Jabar Aher itu, pemerintah harus mencari solusi. Misalnya ada alternatif mengangkat para honorer tersebut menjadi PNS atau PPPK.
“Berdasarkan info yang saya dapatkan, rata-rata Pemda hanya sanggup mengalokasikan 10 persen untuk formasi nakes PPPK,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia menuturkan, jumlah tersebut tentu sangat kecil dibandingkan jumlah nakes honorer yang selama ini melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah pusat tak bisa melempar tanggung jawab persoalan nakes honorer ke pemerintah daerah begitu saja. Harus ada kejelasan soal cara membiayainya,” ujar dia.
“Jangan sampai nanti hanya jadi angin surga: Pemda menyetujui mengangkat (para tenaga honorer) sebagai PPPK ternyata tidak ada anggarannya,” sambung Netty.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Netty, bisa bersama-sama mencarikan solusi. Apa dengan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) atau ada Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Bisa dibayangkan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas di daerah yang kolaps akibat PHK. Kalau ini terjadi maka indeks kesehatan akan anjlok,” tuturnya.
“Gangguan kesehatan bisa meningkat, prioritas nasional ke-3; yaitu membangun SDM yang sehat, unggul, dan berkualitas makin absurd,” tambah Netty menandaskan.
