SUMEDANG, 20 Januari 2025- Puluhan tenaga honorer non-ASN yang terdiri dari guru kelas, guru agama, guru olahraga, serta tenaga kesehatan (Nakes) mendatangi Kantor DPRD Sumedang, Senin (20/1/2025).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan mereka.
Ketua Komisi 1 DPRD Sumedang, Asep Kurnia, yang menerima audiensi tersebut mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan para honorer sangat beragam, mulai dari isu formasi hingga status kerja penuh waktu dan paruh waktu.
“Mereka ingin menyampaikan berbagai hal, termasuk juga terkait dengan status penuh waktu dan paruh waktu,” ujar Akur sapaan akrab Asep Kurnia.
Ketua Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa Komisi 1 DPRD Sumedang berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah pada 3 Februari mendatang.
“Kami sepakat untuk mendengar semua aspirasi ini. Insya Allah, kita akan mengundang pemerintah daerah untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang disampaikan,” tambahnya.
Menurutnya, para tenaga honorer mengungkapkan bahwa keterbatasan formasi menjadi masalah utama dalam rekrutmen PPPK. Banyak dari mereka tidak mendapatkan alokasi formasi, meskipun telah memenuhi syarat.
Dalam proses rekrutmen sebelumnya, terdapat peserta yang dinyatakan lolos dengan penempatan penuh waktu (kode R3/L), namun ada juga yang lolos tetapi tidak mendapatkan formasi R3 dan hanya diangkat sebagai pegawai paruh waktu.
“Mereka berharap melalui mediasi dengan DPRD Sumedang, pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil dan memastikan proses rekrutmen PPPK ke depan lebih transparan serta mampu mengakomodasi kebutuhan tenaga honorer,” tandasnya.
