SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai memperketat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Sejumlah titik yang berpotensi dilanda longsor, banjir hingga pohon tumbang diminta segera ditangani sebelum berubah menjadi bencana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj Tuti Ruswati meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan BPBD sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Pesan itu disampaikan Tuti dalam rapat antisipasi bencana menjelang musim hujan di Ruang Rapat Sekda, Selasa (15/9/2026).
Menurut Tuti, hasil pemetaan terhadap sejumlah lokasi rawan telah dilakukan. Tahap berikutnya adalah memastikan setiap perangkat daerah mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat hari Senin kemarin. Kita sudah mengidentifikasi titik-titik yang perlu diantisipasi menghadapi musim penghujan, sekarang masing-masing SKPD harus segera menindaklanjutinya sesuai tupoksi,” ujar Tuti.
Ia meminta pekerjaan yang sudah menjadi kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah tidak ditunda, terutama pada titik yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan mengganggu akses transportasi.
PUTR, kata Tuti, harus segera menangani persoalan jalan dan tebing. DLHK diminta memeriksa pohon yang berisiko tumbang, sedangkan BPBD memperkuat kesiapan personel sekaligus penanganan aliran sungai.
Dishub juga diminta memastikan rambu dan pengamanan di ruas jalan yang memiliki potensi gangguan akibat bencana.
“Saya tegaskan, jangan menunggu bencana terjadi. SKPD harus melakukan langkah preventif. Yang menjadi kewenangan PUTR segera ditindaklanjuti, DLHK mengidentifikasi dan menangani pohon rawan tumbang, BPBD memperkuat kesiapsiagaan dan normalisasi sungai, Dishub menyiapkan rambu serta pengamanan jalan, dan perangkat daerah lainnya juga bergerak sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya kawasan Lebak Huni–Mergalaksana, Cijeler–Bangbayang dan TegalManggung, Cimanggung. Sejumlah sungai juga dinilai membutuhkan pengerukan untuk mengurangi potensi banjir saat debit air meningkat.
Tuti meminta pekerjaan yang telah memiliki dukungan anggaran segera dikerjakan. Untuk kebutuhan yang belum masuk anggaran, perangkat daerah diminta segera menyusun identifikasi dan skala prioritas agar dapat dibahas melalui anggaran perubahan.
“Yang sudah teranggarkan segera dilaksanakan, sementara yang belum teranggarkan harus segera diidentifikasi kebutuhan dan skala prioritasnya untuk kita tindaklanjuti melalui anggaran perubahan. Jangan sampai persoalan anggaran kemudian membuat kita terlambat melakukan antisipasi,” katanya.
Ancaman musim hujan, lanjut Tuti, tidak hanya menyangkut bencana. Sektor pertanian juga harus bersiap menghadapi perubahan kondisi lahan setelah sebelumnya mengalami kekeringan.
“Di bidang pertanian juga harus diantisipasi. Sawah yang sebelumnya kering harus dipersiapkan menghadapi hujan, termasuk ketersediaan sarana pendukungnya. Karena ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, di beberapa wilayah juga berpotensi terjadi longsor dan banjir,” ujarnya.
Tuti menegaskan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan tidak sekadar menunggu laporan ketika bencana sudah terjadi.
“Saya harap tidak ada SKPD yang merasa ini hanya tugas BPBD. Ini tugas kita bersama. Masing-masing dinas punya peran sesuai tupoksinya. Saya minta segera turun ke lapangan, cek kondisinya, lakukan intervensi dan pastikan masyarakat terlindungi,” imbuhnya.
Longsor Masih Mendominasi
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Bambang Rianto mengatakan, berdasarkan data hingga 14 September 2026, tanah longsor dan banjir masih menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Sumedang.
“Dari data yang telah kami kumpulkan sampai tanggal 14 September 2026, kejadian tanah longsor dan banjir masih mendominasi bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Potensi longsor juga tersebar di hampir seluruh wilayah, baik di kawasan permukiman maupun di sepanjang ruas jalan,” ujar Bambang.
Sejumlah kecamatan yang masuk wilayah rawan longsor antara lain Tanjungkerta, Sukasari, Sumedang Selatan, Situraja, Pamulihan, Cimanggung, Surian, Jatinunggal dan Cibugel.
BPBD juga mencatat terdapat 26 kecamatan yang memiliki potensi longsor pada kawasan permukiman.
Ancaman serupa juga perlu diwaspadai pengguna jalan. Pada ruas jalan nasional, titik yang menjadi perhatian berada di Cadas Pangeran, Cigendel serta jalur Cijelag-Tomo.
Sementara pada jalan provinsi, beberapa lokasi yang perlu diantisipasi berada di Panisan, Wado dan Lingkar Jatigede.
“Untuk ruas jalan, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Ketika terjadi longsor, penanganan dilakukan secepat mungkin dengan mengerahkan personel maupun alat berat untuk membersihkan material dan memastikan akses masyarakat bisa kembali normal,” katanya.
Bambang juga menyebut Jatinangor, Cimanggung, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tomo dan Ujungjaya sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi banjir.
Sejumlah aliran sungai pun telah menjadi bagian dari penanganan dan mitigasi BPBD bersama instansi terkait, di antaranya Sungai Cimande, Cikeruh, Cileuleuy dan Cikandung.
“Penanganan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kami juga melakukan langkah-langkah mitigasi, termasuk penanganan aliran sungai, pemantauan wilayah rawan serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” pungkas Bambang.
