Pemerintah Bakal Menghapus Honorer di Tahun 2023, Begini Tanggapan Penasehat FKTH Sumedang

Penghapusan Tenaga Honorer

INISUMEDANG.COM – Sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Sumedang yang bekerja di instansi Pemerintah mengaku gelisah dan berdebar-debar. Pasalnya mereka mendengar informasi terkait penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah pada tahun 2023 mendatang.

Seperti diakui oleh salah seorang tenaga honorer di salah satu Instansi Pemerintah Sumedang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya mengaku cemas terkait penghapusan tenaga honorer. Sebab nasibnya sebagai tenaga sukwan (Sukarelawan) kian tidak menentu.

“Saya baca di salah satu media online bahwa pada tahun 2023 mendatang. Tenaga honorer yang selama ini bekerja di instansi pemerintahan akan segera ditiadakan dan digantikan oleh PNS dan PPPK. Ini membuat saya kepikiran bagaimana nasib saya nanti,” ujarnya kepada IniSumedang.Com Selasa 18 Januari 2022.

Menanggapi hal tesebut penasehat Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kabupaten Sumedang. Nanang Supriatna, berharap pada tahu 2023 mendatang tenaga honorer di Sumedang selesai dan diangkat menjadi ASN semua.

“Kami berharap, semua tenaga honorer yang ada selama ini, bisa selesai dan diangkat semua selama memenuhi usia pensiun. Artinya mereka memenuhi dari segi usia, maka kita sambut dengan baik,” ujar Nanang.

Akan tetapi, sambung Nanang, di tahun 2023 nanti, pihaknya juga tidak menginginkan masih ada honorer resmi yang tidak diangkat menjadi PPPK.

“Intinya, kalau selama honorer itu benar-benar telah menjadi honorer sejak dulu, tentunya diharapkan diangkat menjadi PPPK. Namun, jika ada honorer yang abal-abal terus diangkat PPPK, sedangkan yang resmi tidak. Ini yang ga bener,” katanya.

Perlu diketahui, kebijakan ditiadakannya Honorer oleh Pemerintah Pusat, telah diatur dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dimana pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negara) di Instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.