Kuasa Hukum: Putusan Mahkamah Partai Terkait Musda Golkar Sumedang Bersifat Final dan Mengikat

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Kuasa Hukum dari pemohon pada perkara sengketa Musda ke-X Golkar Sumedang, menyebutkan bahwa hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar bersifat Final dan Mengikat.

Demikian disampaikan Dicky Dewanto S.H,.M.H dan Prianji Prawira S.H,.M.H selaku Kuasa Hukum dari 15 orang penggugat yang terdiri dari 12 PK (Pengurus Kecamatan) dan 3 Ormas Golkar selaku pemohon perkara sengketa terkait Hasil Musda ke-X Golkar Sumedang, di Kantor DPD Golkar Sumedang, Kamis (20/5/2021).

Prianji mengatakan, dalam proses penanganan sengketa tersebut, Mahkamah Partai telah memutuskan sejumlah keputusan diantaranya yaitu, mengabulkan permohonan pemohon sebagian, kemudian memutuskan bahwa penyelenggaraan Musda ke-X DPD Golkar Sumedang yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang bertempat di Bandung, bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar dan petunjuk DPP Partai Golkar nomor: Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Partai Golkar perubahan atas petunjuk pelaksanaan nomor: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang perubahan JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Musyawarah Partai Golkar di Daerah.

Kemudian hasil Putusan Mahkamah Partai juga, sambung Prianji, yaitu Batal atau Tidak sah penyelenggaraan Musda ke-X DPD Golkar Sumedang yang bertempat di Bandung pada 27 Agustus 2020 berikut keputusan-keputusan yang dihasilkan.

“Amar Putusan dari Mahkamah Partai seluruhnya ada 6 points, yang diantaranya adalah menolak hasil Musda ke-X DPD Golkar Sumedang dan memerintahkan DPD Partai Golkar Provinsi Jabar dan DPD Golkar Sumedang untuk melakukan Musda ulang selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Prianji menegaskan, hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar ini bersifat Final dan Mengikat, berdasarkan Undang-undang Partai Politik Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan, Putusan MP Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat
secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sementara itu, ketika disinggung
jika pihak tergugat melakukan PK (Peninjauan kembali) atau Banding atas hasil keputusan Mahkamah Partai tersebut. Prianji mengatakan, pada prinsipnya jika seseorang menolak hasil putusan ataupun melakukan banding itu hak semua warga negara Indonesia.

Baca Juga : Mahkamah Partai Putuskan Musda Golkar Sumedang Diulang

“Kami, tidak mempunyai kewenangan menjawab itu karena tugas kami sebagai kuasa hukum sudah selesai sejak adanya Putusan Mahkamah Partai tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Sumedang Toto Sugiarto mengatakan, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Partai tersebut, saat ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pengurus partai, sekaligus mementuk Panitia Musda.

“Sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai yang memerintahkan DPD Partai Golkar Provinsi Jabar dan DPD Golkar Sumedang untuk melakukan Musda ulang selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan. Untuk itu, selain melaksanakan sosialisasi, saat ini juga kami sudah membuat kepanitiaan untuk Musda ulang nanti,” jelasnya.

Toto menambahkan, jika berdasarkan keputusan Mahkamah Partai tersebut, untuk Musda selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan.

“Putusan dibacakan pada tanggal 11 Mei 2021 kemarin. Jadi rencananya Musda ulang akan dilaksanakan sekitar tanggal 25 Mei mendatang. Sehingga, kami saat ini fokus untuk persiapan Musda ulang tersebut,” tandasnya.

  • Bagikan