Tak Mendapat Jawaban Memuaskan, Kuasa Hukum Ahli Waris Menilai BPN Sumedang Permainkan Hak Masyarakat

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Kembali tidak mendapatkan jawaban memuaskan, Satria Prayoga, S.H.M.H selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris R. Kasan Djajadiningrat pemilik tanah kurang lebih 54 hektar di Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, sebut oknum-oknum di BPN Sumedang, PPK dan Panitia-panitia Proyek TOL Cisumdawu telah sewenang-wenang mempermainkan hak masyarakat.

“Hari ini, kami ke kantor BPN Sumedang untuk bertemu Kepala Kantor BPN Sumedang, dan terulang lagi seperti biasa selalu dibilang ada urusan di luar kantor. Kemudian selalu yang mewakili adalah bawahan yang selalu bilang tidak bisa mengambil keputusan, dan harus menunggu apa kata pimpinan. Jadi kami menilai memang BPN Sumedang pada dasarnya tidak mau menyelesaikan permasalahan,” kata Yoga sapaan akrabnya ketika dikonfirmasi wartawan, sesuai menyambangi Kantor BPN Sumedang, Jumat (9/4/2021) kemarin.

Di Kantor BPN Sumedang, sambung Yoga, kami bertemu Bapak Yan Yan selaku Kasi Pengadaan pada Panitia Pengadaan Tol Cisumdawu. Anehnya, sekarang mereka sudah berubah tidak mendalilkan lagi prihal penyerobotan atas lahan kami dengan alasan PT. Perhutani dan Putusan Nomor 212 lagi.

Namun, sekarang mereka beralasan tanah milik Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) selaku unit yg Menaungi tanah milik kehutanan.

“Jadi, selama ini kami memperjuangkan hak kami untuk melawan Perhutani dengan dasar Putusan Nomor 212 itu untuk apa, dan dasar Perhutani yang memasang Plang di lahan kami dengan dasar putusan Nomor 212 apa pertanggungjawabannya,”

“Saya rasa sudah benar-benar rusak negara dibawah tangan oknum-oknum seperti ini. Dengan sewenang-wenang mempermainkan hak masyarakat, semau-mau mengganti dasar aturan dalam berupaya mengesampingkan hak kami. Sepertinya Oknum-oknum di BPN Sumedang, PPK dan Panitia-panitia Proyek TOL Cisumdawu inilah yang merusak negara ini,” kata Yoga menegaskan.

Masih kata Yoga, kami kasihan melihat kegeraman dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memerintahkan percepatan penyelesaian Proyek Cisumdawu. Karena ternyata di manfaatkan oleh oknum-oknum untuk menghilangkan hak-hak rakyat. Atau di manfaatkan untuk kepetingan oknum-oknum itu sendiri.

Sementara terkait stetment dari pihak CKJT yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar Rp 18 Milyar pada pembangunan proyek Tol Cisumdawu yang tepat berada dilahan milik ahli warisnya. Yoga menyebutkan, kalau Kasi Pengadaan Tanah dan PPK Lahan, menampik adanya dana tersebut.

“Padahal kemarin saat kami ke Lokasi pembangunan jelas dari pihak CKJT mengakui sudah mengeluarkan anggaran Rp 18 miliar pada pembangunan tepat diatas lahan kami. Untuk itu, kami berharap akan menemukan keberadaan uang tersebut, apakah di serahkan dengan orang/badan yang tidak memiliki hak,” ucapnya.

Yoga menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak-haknya dalam hal mendapatkan uang pembebasan/ganti rugi. Sekaligus membongkar siapa-siapa oknum-oknum yang bermain, dalam upaya menghilangkan hak kami dan merugikan masyarakat dan merugikan negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelum menyambangi kantor BPN Sumedang, Kuasa hukum dari Ahli Waris R. Kasan Djajadiningrat ini, juga memasang plang di lokasi pembangunan Proyek Tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Kamis (8/4/2021) lalu.

Plang tersebut bertuliskan, bahwa tanah tersebut merupakan milik Ahli Waris R. Kasan Djajadiningrat berdasarkan Putusan PTUN Bandung 07/6/2005/PTUN-BD tanggal 13 Desember 2005 dan Penetapan PTUN Bandung 07/Pen.Eks/2006 tanggal 29 September 2006, serta Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1995, berikut petikan dari buku pendaftaran huruf C Nomor 26 dan lain-lain.

Menurut Yoga, sesuai keputusan dari PTUN Bandung, yang dalam putusannya memerintahkan BPN Sumedang harus menerbitkan Sertifikat atas nama alhi waris R. Kasan Djajadiningrat.

Selain itu, ada juga surat dari Kementerian Sekertaris Negara yang isinya perintah Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan Sertifikat dilahan kita seluas 54 hektar.

“Namun bukannya menertibkan Sertifikat. Saat ini dari total 54 hektar luas tanah milik R Kasan
Djajadiningrat yang sudah dimenangkan dalam PTUN itu, malahan sudah ada aktivitas pengerjaan proyek Tol Cisumdawu, tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik lahan,” tandasnya.

  • Bagikan