BANDUNG – Kabupaten Bandung tercatat menjadi daerah paling rawan pelanggaran Pemilu di Jawa Barat berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis Bawaslu.
Sebagai upaya untuk mencegah potensi pelanggaran Pemilu dan potensi konflik sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Pendidikan Politik.
Sebanyak 250 peserta yang merupakan kalangan pelajar tingkat SMA/SMK hadir dalam kegiatan untuk menyasar para pemilih pemula di Kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menilai pendidikan politik di Kabupaten Bandung ini untuk membentuk rakyat jadi melek politik dan sadar politik.
BACA JUGA : https://inisumedang.com/honorer-kesbangpol-sumedang-dapat-santunan-jkm-dari-bpjs-ketenagakerjaan/
“Pendidikan politik merupakan kebutuhan bagi setiap orang sebagai insan politik agar dapat menentukan sikap secara rasional saat Pemilu,” ungkapnya kepada wartawan.
“Dengan kegiatan ini dapat pula membuat partisipasi politik yang berkualitas,” ujar Cakra menambahkan didampingi Kepala Badan Kesbangpol Bambang Sukmawijaya.
Lebih lanjut, Cakra mengungkapkan pendidikan politik merupakan metode yang cukup efektif untuk mencegah potensi konflik sosial dalam kegiatan politik.
“Dimana kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen sangat rentan menimbulkan terjadinya pengkotakan dalam masyarakat yang berakibat terhadap timbulnya situasi politik yang tidak kondusif,” tutur Cakra.
Kesbangpol Mempunyai Tugas Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda
Menurutnya, Pemkab Bandung melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi kegiatan pendidikan politik bagi generasi muda.
“Diharapkan para generasi muda atau gen z dan kaum milenial memiliki kecerdasan politik dengan nilai budaya dan etika politik yang memadai. Sehingga tidak lagi menjadi obyek dalam pemilu,” ujarnya.
Cakra berharap melalui kegiatan pendidikan politik dapat menambah wawasan, daya analisa dan penelaahan terhadap fenomena kehidupan politik yang demokratis sebagai proses peningkatan peran serta masyarakat.
“Khususnya bagi generasi muda dalam kehidupan berpolitik dengan mendorong terciptanya mekanisme komunikasi politik yang sehat, dinamis dan bertangungjawab,” kata Cakra menandaskan.
