Banner Iklan bjb
Berita  

Intip Gaji PPK, PPS, Panwaslu dan PKD Pada Pemilu 2024 ini Rinciannya

Rincian Gaji
Seorang warga tengah mendaftar menjadi pengawas kelurahan/desa di Panwaslu Pamulihan

INISUMEDANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melalui Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang penerimaan komisioner Panwaslu kecamatan, Pengawas Desa /Kelurahan (PKD) telah dibuka pendaftaran untuk PKD dari tanggal 9-13 Januari 2023. Kemudian, pemberkasan untuk PKD/PKL tanggal 14 sampai 19 Januari 2023.

Nah, bagi yang berminat mencalonkan menjadi pengawas kelurahan/desa, Simak yu rincian gajinya dari mulai PPK, PPS, KPPS, lalu Panwalu Kecamatan, Desa hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Berikut Rincian Gaji Panwaslu Kecamatan dan Jajarannya di Pemilu 2024:

  1. Ketua Panwaslu Kecamatan Rp2.200.000
  2. Anggota Rp1.900.000
  3. Kepala Sekretariat Rp1.550.000
  4. Pelaksana Teknis Rp900.000
  5. Pelaksana Teknis Non PNS Rp1.500.000
  6. Pramusaji dan Keamanan Rp1.000.000
    7. PKD Rp1.100.000
  7. PTPS Rp750.000

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka  gaji  atau  honor PKD Pemilu 2024 naik dari Rp900.000 menjadi Rp1.100.000 per bulan. Gaji ini akan diberikan sejak dilantik menjadi anggota PKD sampai berakhirnya masa pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi KPU, gaji atau honorarium ketua PPK untuk Pemilu 2024 sebesar Rp2.500.000 per bulan. Sementara untuk anggota PPK, honor yang akan mereka terima per bulan adalah sebesar Rp 2.200.000. Gaji PPK untuk Pemilu 2024 ini akan mereka terima selama masa kerja, yakni 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024.

Adapun honorarium yang akan diberikan kepada ketua PPS setiap bulan adalah sebesar Rp1.500.000. Sementara untuk anggota PPS, yakni Rp1.300.000 per bulan.

Lalu, apa tugas dan wewenang anggota PKD/PKL, menurut Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tugasnya sebagai berikut:

  1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lainnya, yang terdiri atas:
    a. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
    b. pelaksanaan kampanye;
    c. pendistribusian logistik Pemilu;
    d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
    e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
    f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
    g. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
    h. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
    i. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.