Inilah Catatan Badan Anggaran DPRD Sumedang Pada Perubahan APBD 2021

  • Bagikan
DPRD Sumedang - IniSumedang.Com
Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan mengenai Raperda APBD Perubahan 2021, di Ruang Paripurna DRPD Sumedang, Kamis (30/9/2021)

INISUMEDANG.COMDPRD Kabupaten Sumedang mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Keputusan pengesahan raperda menjadi perda tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama oleh para Pimpinan DPRD dan Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T, M.M pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan mengenai Raperda APBD Perubahan 2021, di Ruang Paripurna DRPD Sumedang, Kamis (30/9/2021).

Dan berikut catatan-catatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Daerah tidak mengalami perubahan sebagaimana pada nota kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun 2021, yakni diproyeksikan sebesar Rp. 2. 916 milyar lebih, dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah Rp. 486 Milyar lebih, Pendapatan Transfer Rp. 2.416 milyar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 13 milyar lebih.

Pada sisi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, Badan Anggaran memberikan catatan agar pemerintah daerah lebih akurat dalam menentukan target pendapatan, baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah, khususnya dalam sisa waktu tahun 2021 sekarang ini agar beberapa target pendapatan asli daerah bisa dioptimalkan

Sedangkan pada Belanja Daerah secara totalitas tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nota kesepakatan perubahan KUA PPAS 2021 yakni sebesar Rp. 3.025 milyar lebih, dengan rincian, Belanja Operasi Rp.2.024 milyar lebih, Belanja Modal Rp. 516 milyar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp.104 milyar lebih dan Belanja Transfer Rp 379 milyar lebih.

Pada pos Belanja Daerah, Badan Anggaran memberikan catatan berkaitan dengan realisasi belanja modal, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan fisik infrastruktur agar bisa direalisasikan secara optimal, mengingat luncuran anggaran dari APBD murni tahun 2021 masih sangat besar yang belum direalisasikan, mengingat ketersediaan waktu yang relatif singkat di perubahan apbd kali ini.

Kemudian masih pada pos belanja daerah Badan Anggaran pun mengingatkan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal memanfaatkan belanja tidak terduga terutama dalam mengatasi dampak bencana non alam (Covid-19 untuk penanganan dan vaksinasi, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial) maupun bencana alam, karena dipenghujung tahun 2021 ini kita akan menghadapi musim penghujan yang biasanya disertai dengan berbagai bencana, walaupun kita tidak berharap hal itu terjadi, tetapi sebagai penyelenggaran pemerintahan tentunya kita harus lebih antisipatif.

Kemudian pada pos belanja pegawai Badan Anggaran juga mengingatkan agar belanja insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penanganan pandemi covid-19 agar bisa dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah.

Pembiayaan daerah pada perubahan apbd tahun 2021 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah disepakati dalam perubahan kua ppas tahun anggaran 2021, dengan rincian, Penerimaan Pembiayaan Rp. 117 milyar lebih, Pengeluaran Pembiayaan Rp.8,8 milyar lebih, dan Pembiayaan Netto Rp. 108 milyar lebih.

Pada sisi Pembiayaan Daerah, khususnya pada Pengeluaran Pembiayaan yang diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Anggaran meminta Bupati bisa terus meningkatkan eksistensi BUMD, sehingga keberadaanya bisa lebih meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan yang lebih jauhnya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan daerah, karena sesuai dengan namanya badan usaha tentunya kedepan diharapkan akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, bukan malah sebaliknya menjadi beban pemerintah daerah, sehingga bisa mengurangi ketergantungan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

  • Bagikan