Ini Kronologis Sengketa Tanah Blok Kopeng Cibeusi yang Akan Digunakan Tol Cisumdawu

  • Bagikan
Kronologis sengketa tanah blok kopeng
IMAN NURMAN WAWANCARA: Perwakilan keluarga ahli waris Alm Ita Sasmita (penggugat) blok Kopeng Desa Cibeusi Tol Cisumdawu saat menunjukan surat gugatan ke Pengadilan.

INISUMEDANG.COM – Para penggugat lahan sengketa Blok Kopeng Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor yang akan digunakan trase tol Cisumdawu akan terus melakukan upaya hukum guna menyelesaikan sengketa lahan tanah garapan mereka. Sebab, pihak penggugat masih merasa tuntutan mereka belum terpenuhi termasuk belum adanya keputusan dari pengadilan negeri Sumedang.

Sementara, lahan yang dikuasai mereka sudah dibangun jalan dan mereka merasa memiliki hak untuk mempertahankan tanah garapan mereka.

Keluarga ahli waris (penggugat) Hendri Akbar Sobari mengatakan kenapa ahli waris keukeuh mempertahankan blok Kopeng tersebut, karena ahli waris sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965, artinya sudah lebih dari 30 tahun menguasai tanah tersebut secara fisik dan bukti sporadik yang dikeluarkan pemerintah desa Cibeusi.

“Bukan hanya menguasai secara fisik saja, tapi dikelola dan digarap oleh ahli waris dengan ditanami persawahan. Sesuai KUHP Perdata tahun 1963, barang siapa yang dengan beritikad baik menggarap atau menguasai secara fisik tanah tersebut lebih dari 30 tahun, maka mempunyai hak milik atas tanah tersebut tanpa harus dipaksa untuk menunjukkan bukti/alat-alatnya,” katanya.

Alasan itulah, pihak penggugat sedang mengupayakan jalur hukum yang terdaftar di Pengadilan Sumedang dengan nomor perkara 26/pdt/2021 PN Sumedang, dengan luas yang digugat kurang lebih 2000 meter persegi atau 2 hektar.

” Terkait insiden yang kemarin (mendatangi lokasi,red) kami hanya membela hak-hak kami. Kami merasa itu tanah garapan kami yang didalamnya ada 4 kepala keluarga (Ahli Waris), salah satunya Alm Rd.H Ita Sasmita (kakek saya,red). Siapa pun dan jabatan apapun tidak boleh bertindak atau mengerjakan proyek di lahan sengketa atau di tanah yang masih dalam persidangan, sebelum diputuskan oleh majelis hakim,” katanya.

Secara sederhana, lanjut Hendri, lahan itu jangan diapa apakan dulu sebelum adanya keputusan majelis hakim. Karena masih digodok di PN.

“Jadi kita sama-sama menunggu keputusan dari hakim, siapa yang paling benar seperti itu. Tentu saja kita semua sepakat ya bahwasannya negara ini adalah negara hukum otomatis kita semua harus patuh terhadap hukum yang berlaku yang ada di negara Republik Indonesia. Tentunya terkait pekerjaan lahan-lahan yang bersengketa seperti tanah blok kopeng ini Tentunya sudah diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012,” ujarnya.

Terkait, berapa pihak penggugat meminta ganti rugi, Hendri belum bisa menjelaskan karena itu bukan ranahnya. Yang jelas, pihak penggugat meminta hak hak sebagai penggarap dan yang menguasai lahan lebih dari 30 tahun. Acuannya, kata dia, pada tahun 1989, ketika tanah garapan mereka diambil alih oleh IPDN, ada ganti rugi seharga tanah pada waktu itu.

“Kami tidak menghambat pekerjaan, apalagi ini proyek strategis nasional, akan tetapi kami menghentikan secara baik baik, Karena mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 2 tahun 2012. Seharusnya yang mengeksekusi itu dari pengadilan Negeri Sumedang, Jadi silakan minta mohon ke Pengadilan Negeri Sumedang,” tegasnya.

Mereka berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengabulkan apa yang dicita-citakan dan apa yang diinginkan oleh keluarga tentunya. Sebab, kasus perdata ini sudah memakan tenaga, pikiran, uang. Terkait sidang lanjutan yang akan digelar 12 Oktober ini, pihaknya menyerahkan kepada majelis hakim. Jika tuntutannya dikabulkan, maka akan menerima putusan pengadilan. Jika tuntutannya ditolak, maka akan mengajukan ke Pengadilan Tinggi Jabar tembusan ke Komnas Ham dan Ombusdman.

  • Bagikan