“Waktu itu, Pak Walikota (Pak Dada) dalam salahsatu visi misinya dimasukkan pada RPJMD kota Bdg, dimana setiap tahun Kota Bandung harus mengadakan penambahan lahan untuk RTH. Untuk itu kami tempuh sesuai dengan prosedur,” tuturnya.
Erwan menambahkan, kalaupun di lapangan ada terjadi dugaan penyelewengan, hal itu karena pribadi masing-masing, baik dari pemerintah kota dalam hal ini DPKAD maupun oleh beberapa anggota dewan periode 2009-2014.
“Tetapi, saya serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, saya sudah memberikan penjelasan sedetail mungkin dalam kapasitas sebagai ketua DPRD kota Bandung juga sebagai ketua Badan Anggaran waktu itu,” jelasnya
Saat pemanggilan kemarin, imbuh Erwan, ada sekitar tiga sampai empat pertanyaan yang dilontarkan petugas KPK namun, substansinya hanya dua pertanyaan saja.
“Ada sekitar 1,5 jam saya menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan,” tandasnya.**
