INISUMEDANG.COM – Ratusan honorer teknis berkumpul diseputar Gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka gencar bergerak melakukan lobi dan menyampaikan aspirasi.
Tujuan utama mereka ialah untuk mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah agar mendapatkan formasi CPNS, PPPK dan Kesejahteraan.
“Untuk tuntutan formasi pengadaan itu harus ada karena tenaga teknis selama ini belum pernah ada formasi kemudian yang kedua adalah kesejahteraan,” Tutur ketua FKTH Tenaga Teknis Iman Risman Senin (15/11/21).
Ia merasa bersyukur dalam menyampaikan aspirasi diterima dengan baik oleh DPRD.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh pimpinan dewan dari Komisi I dan komisi III, pada intinya apa yang kita sampaikan beberapa poin itu diterima dengan baik dan akan disampaikan kepada pimpinan masing-masing”. Ucapnya.
“jika melalui Kepala dinas maka akan disampaikan kembali kepada Bapak Bupati, kemudian kalau jika mulai dewan kemungkinan melalui Pimpinan DPRD baik Provinsi maupun Pusat. Kita tinggal menunggu kabar selanjutnya,” katanya.
Ditempat yang sama ketua Komisi I DPRD Sumedang Asep Kurnia mengatakan, akan menampung dan memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer teknisi.
“Berkaitan dengan ketersediaan formasi perekrutan untuk PPPK baik untuk yang sudah maupun yang akan datang, tadi setelah didiskusikan dengan Kepala Bagian BKPSDM dan pak Kadisdik, Pertama disimpulkan bahwa keberadaan mereka itu juga penting namun juga terkait dengan kendala-kendala regulasi didalam”. Ujar Asep.
Masih kata Asep, Kemenpan RB, Peraturan Pemerintah dan memang ruang untuk tenaga teknis sekolah tidak ada, oleh karena itu pihaknya di DPRD sepakat dengan peserta rapat akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan semacam peninajuan kembali terhadap keputusan Kemenpan RB terkait dengan formasi terutama untuk tenaga teknis sekolah.
Ia juga berharap kesejahteraan mereka kedepannya ada perbaikan.
“Untuk lain-lainnya seperti untuk kesejahteraan dan lain sebagainya kita sepakat mudah-mudahan ada perbaikan kedepannya. Caranya seperti apa saya kira itu banyak cara minimal ada dulu keinginan,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan Sumedang H. Agus Wahidin mengapresiasi honorer tenaga teknisi.
“Yang pertama saya sangat mengapresiasi para tenaga pedidik dan kependidikan dilingkungan dinas pendidikan. Berkaitan dengan penyampaian aspirasi kali ini, saya sekali lagi mengapresiasi semua berjalan dengan tertib yang disampaikan semuanya bagus,” jelasnya.
Dikatakannya, sinergitas dan persamaan persepsi menjadi modal utama
“Tentang isinya kontennya sekali lagi bahasa saya itu frekuensinya sudah sama, gelombangnya sudah sama, tinggal volume nya harus sama dan jangan hanya di Sumedang tetapi nasional”. Tuturnya.
Nah ini, lanjut Agus, sudah dilakukan tentu pasti ada waktu untuk itu.
“Kenapa, karena memang ini harus disadari bersama saya sebagai aparatur pemerintah salahsatu tuntutan kepada saya adalah bagaimana saya melakukan sebuah tugas dan fungsi untuk pelayanan kepada masyarakat dalam koridor saya harus taat asas itu penting,” imbuhnya
Kedepan lanjutnya, ia akan mendorong supaya aspirasi dari tenaga honorer teknisi mendapatkan porsi yang sama dengan tenaga honorer lainnya.
“Aspirasi dan lain sebagainya tentu harus disalurkan dengan prosedur-prosedur asas atau dalam koridor regulasi yang baik, oleh sebab itu sekali lagi mari bersama-sama siapapun kita bantu kita dorong agar untuk yang akan datang ini keberpihakannya adil untuk semua,” terangnya.
Ia berharap audiensi dengan DPRD Sumedang menjadi momentum yang baik bagi tenaga honorer teknisi.
“Saya sebagai bagian dari warga negara berharap semua mendapatkan kesempatan yang sama diperlakukan dengan yang sama dan secara proporsional. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik bagi rekan-rekan tenaga teknis yang ada dilingkup dinas pendidikan Kabupaten Sumedang dan tentu seluruh Indonesia,” tuturnya.
Sementara Kepala Bagian BKPSDM Sumeng H. Endi Ruslan megatakan, formasi tahun 2021 untuk tenaga teknisi belum ada.
“Formasi untuk 2021 sebanyak 1113 formasi, dimana untuk CPNS 150 dan PPPK 152 untuk guru 811 orang. Untuk aspirasi tadi tahun 2022 supaya terakomodir kita usulkan dari Dewan Kabupaten, Bupati bersama-sama agar tahun 2022 tenaga teknis ini dapat terakomodir, usulan kita bahas bersama-sama karena itu harus merubah Permenpan RB terlebih dahulu,” jelasnya.
