SUMEDANG, 16 Maret 2025 – Pasca banjir Cimanggung, tak hanya harta benda namun dokumen kependudukan warga terdampak banjir banyak yang hilang. Untuk itu, Fraksi Golkar DPRD Sumedang siap menjadi pendamping pelayanan dokumen kependudukan warga yang hilang terbawa arus sungai.
“Ya hasil monitoring kami bersama Ketua DPRD Sumedang pak Jafar Sidik dan Bu Lady Puspita ke lokasi korban banjir, kami menerima masukan dari masyarakat, selain mereka membutuhkan makanan pokok dan tempat mengungsi yang layak, mereka juga mengeluh surat kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, SIM bahkan STNK yang hilang akibat banjir. Nah, kami siapkan pendampingan untuk pengurusan berbagai administrasi kependudukan sampai selesai,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumedang, Asep Kurnia.
Akur (sapaan akrabnya) menambahkan, sebagai anggota DPRD terutama lahir di daerah pemilihan 5 tentu ini sebagai ikhtiar dalam rangka membantu korban banjir. Meskipun secara umum hal kecil, namun dapat membantu korban banjir terutama mereka yang akan bepergian keluar kota saat mudik lebaran 2025.
“Apalagi sekarang menjelang mau lebaran, mereka mau mudik misalnya, SIM nya hilang, kemudian juga STNK kendaraannya hilang. Ini kan perlu kita bantu, tentu ini hal kecil namun akan membantu warga terutama mereka yang membutuhkan layanan kependudukan seperti kartu BPJS dan pelayanan SKCK bagi warga yang mau bekerja,” ujarnya.
Secara tegas Golkar mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam melakukan berbagai upaya untuk pencegahan atau penanggulangan banjir yang terjadi di Kecamatan Cimanggung.
Termasuk normalisasi Sungai Cimande yang saat ini tengah dilakukan oleh berbagai pihak. Tak hanya itu, dalam rangka melayani surat surat kependudukan warga yang hilang terbawa banjir, Golkar juga menyiapkan pendampingan untuk pengurusan berbagai administrasi kependudukan.
Secara umum, lanjut Akur, DPD Golkar Sumedang mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah praktis terkait dengan penanganan atau normalisasi atau penanganan banjir di Cimanggung. Seperti pendirian posko, pemberian santunan, dan pemulihan pasca bencana.
“Tentu yang terpenting harus ada langkah konkret dalam jangka panjang. Jangan sampai sekarang ditangani, besok lusa ada hujan, banjir lagi. Jadi harus program Jangka panjang, namun memang perlu waktu dan anggaran serta dukungan semua pihak agar semua ini terwujud,” tandasnya.
