DPRD Sumedang Gelar Rapur Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2021

  • Bagikan
DPRD Sumedang - IniSumedang.Com

INISUMEDANG.COMDPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan Rapat Paripurna / Rapur dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, dan Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai 3 (tiga) Buah Raperda Kabupaten Sumedang bertempat di Aula Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Rabu (05/05/2021).

Pada rapat tersebut, membahas terkait Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumedang mengenai 3 (tiga) Buah Raperda Kabupaten Sumedang terkait dengan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), B4D, dan tentang pengelolaan keuangan.

Sekretaris Daerah Sumedang Drs. H. Herman Suryatman, M.Si menyampaikan, bahwa pada prinsipnya terkait hal tersebut, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

“Termasuk masalah Stunting harus diturunkan dan salahsatu ikhtiarnya yakni sanitasi total. Bukan hanya mengandalkan pemerintah, tapi harus bersama-sama dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan stunting”. Ujarnya.

Masih Kata Herman, terkait dengan B4D dapat diketahui bersama bahwa, salahsatu tantangan terberat kedepan adalah peredaran narkotika yang tidak diharapkan penyalahgunaannya, termasuk kalangan remaja yang sangat potensial terpapar oleh penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga : Peringati HJS ke 443, DPRD Seru Masyarakat Wujudkan Kejayaan Sumedang

“Dengan Raperda tersebut, pemerintah bisa lebih optimal tentu dengan segenap warga masyarakat untuk mengantisipasi agar peredaran penyalahgunaan narkotika itu bisa  diatasi bersama dan dapat menyelamatkan generasi penerus bangsa, karena bagaimanapun juga apabila tidak serius dan tidak  progresif dalam menyelesaikannya, akan mempertaruhkan generasi masa depan, karena yang paling rentan adalah remaja”. Ucapnya.

Herman menambahkan, terkait masalah Tata Kelola Keuangan Daerah, masalah pengelolaan keuangan daerah tentu harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan terbitnya berbagai ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya juga ada sistem informasi pemerintah daerah.

“Tentu kita harus migrasi, tentu kita harus menyesuaikan agar keuangan daerah kedepan lebih akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tambah Herman.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD beserta jajarannya, Sekretaris Daerah, SOPD, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

  • Bagikan