Diskominfosanditik Sumedang, Dinas Masa Depan Fasilitas Masa Lalu

  • Bagikan

INISUMEDANG.COM – Sukses mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan inovasi layanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi e-Office. Membuat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ( Diskominfosanditik ) Kabupaten Sumedang, mempunyai peran penting dalam penerapan SPBE.

Penerapan SPBE sendiri, membuat nama Sumedang makin dikenal akan keberhasilannya menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital ini. Sehingga, banyak Kabupaten lain yang tertarik untuk berguru dengan Sumedang.

Namun, dibalik keberhasilannya mengembangkan beberapa aplikasi dalam mewujudkan Sumedang meraih predikat sangat baik dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut, ternyata tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pantauan wartawan dilapangkan, selain tidak didukung sarana dan prasarana yang kurang memadai, kendaraan operasional pun menjadi kendala tersendiri bagi para karyawan yang bekerja di Diskominfosanditik Sumedang.

Dikonfirmasi akan hal tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosanditik) Kabupaten Sumedang, Iwa Kuswaeri tidak menampik akan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinasnya itu.

“Iya beginilah kondisi disini, apa adanya,” kata Iwa ketika ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (22/4/2021).

Iwa juga menuturkan, Diskominfosanditik kerap menjadi tujuan dalam kunjungan kedinasan dari beberapa kabupaten/ kota, untuk melakukan studi banding, terkait pengembangan SPBE.

“Kami kadang kerepotan jika banyak tamu kedinasan dari luar, apalagi kalau tamunya banyak. Bisa dilihat sendiri ruangan atau Aula rapat Diskominfosanditik seluas apa. Sedangkan dari Kabupaten di Jawa Barat saja, seperti dari Tasik, Bandung, Cimahi, Sukabumi, Cirebon, Bogor dan lainnya sudah datang ke Sumedang, untuk studi terkait SPBE,” ujarnya.

Kemudian untuk memuluskan program SPBE sendiri, sambung Iwa, pihaknya berupaya keras membangun jaringan internet hingga ke pelosok desa, yang tentunya menggandeng beberapa vendor. Dimana, ada sekitar 362 menara yang wajib dilakukan Pengawasan Pengendalian.

“Saat melakukan pengawasan dan pengendalian inilah, kami mengalami kesulitan. Karena tidak ditunjang dengan kendaraan operasionalnya. Padahal, lokasi tower itu kebanyakan lokasinya di Pelosok hingga di pegunungan. Sedangkan kami hanya mendapatkan satu unit kendaraan bermotor saja, untuk menjangkau ke 362 tower itu,” kata Iwa menegaskan.

Padahal ke 362 tower tersebut, kata Iwa, sudah dipastikan, retribusinya masuk ke Kas Daerah, sesuai dengan apa yang ditargetkan. Untuk retribusi menara tahun 2020 sebesar Rp 1,2 Miliar, tahun 2019 Rp1,1 Miliar dan tahun 2018, sebesar Rp 1,6 Miliar.

“Dan perlu diketahui kalau untuk retribusi dari tower itu, setiap tahun terus mengalami kenaikan,” sebutnya.

Masih kata Iwa, untuk pengecekan tower sendiri, merupakan salah satu kewajiban pihaknya, sebagai leading sektor yang membidangi teknologi informasi. Dimana, proses pengecekan merupakan salah satu dasar untuk dilakukan pembayaran.

“Jadi kalau tidak dicek yang tentunya akan menghambat pembayaran retrib retribusi. Maka dari itu, kami memiliki kewajiban untuk mengecek menara, dan itu sebagai salah indikator lancarnya pembayaran retribusi,” terangnya.

Iwa menambahkan, bahwa bangunan kantor yang selama ini dipakai pun, masih menggunakan bangunan lama. Dan sebagai dinas yang tengah menjadi primadona, dirinya mengaku sedikit malu jika ada kunjungan dinas dari luar kota.

“Walaupun bekerja di bangunan lama, kita tidak patah semangat dan akan terus berkerja semaksimal mungkin untuk mendukung kemajuan Sumedang,” tandasnya.

  • Bagikan